Pertahanan Siber Indonesia Jadi Tugas Penting Panglima TNI Baru

Tugas panglima

Walau mungkin hanya akan memimpin TNI dalam waktu yang singkat, Andika perlu untuk menyiapkan fondasi lanjutan bagi masa depan pertahanan siber Indonesia.

Menurut saya, ada tiga poin yang dapat ia jadikan pilihan kebijakan pertahanan siber. Pertama, pengembangan kapasitas dan kapabilitas penggentaran siber (cyber deterrence) menjadi keniscayaan.

Pengembangan ini dapat dilakukan dengan mengubah orientasi pertahanan siber dari yang selama ini cenderung bersifat defensif, menjadi ofensif.

Peningkatan kemampuan ofensif siber dan kapasitas untuk mengelar operasi secara terus-menerus (persistent engagement) akan berefek pada penggentaran siber.

Hal ini harus diikuti oleh modernisasi alutsista di bidang siber dan peningkatan kapasitas siber prajurit secara signifikan. Proyek Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) atau MEF di masa mendatang perlu lebih banyak memasukkan dimensi pertahanan siber.

Ini tentu bukan pekerjaan yang dapat dilakukan cepat, namun perubahan orientasi akan berdampak besar bagi masa depan pertahanan siber Indonesia.

Hal ini akan berakibat pada perubahan budaya strategis melalui terobosan-terobosan yang mengedepankan pertahanan siber. Perubahan orientasi ini juga akan menjawab tantangan dinamika kawasan yang menuntut Indonesia mampu mempertahankan ruang siber dan fisiknya secara mandiri.

Kedua, tantangan dinamika lingkungan strategis kawasan memerlukan diplomasi pertahanan siber. Penekanan pada sentralitas ASEAN dalam penurunan ketegangan kawasan menjadi relevan dengan memasukkan isu konflik siber.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, TNI perlu mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam mendorong pembentukan norma-norma siber kawasan yang mendorong stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN.

Penegasan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara perlu dilakukan melalui inisiatif dan sikap proaktif pada diplomasi pertahanan siber.

Ketiga, dan yang paling membosankan karena sudah sering dilontarkan, adalah sinergi lintas kelembagaan. Persoalan anggaran, arah kebijakan, dan harmonisasi kebijakan pertahanan dan keamanan siber akan menjadi tugas wajib bagi Panglima TNI yang baru.

Komunikasi yang intensif dengan kepemimpinan sipil khususnya dengan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan menjadi kunci. Faktor kedekatan Andika dengan kedua nama tersebut mungkin dapat modal komunikasi yang positif.

Pada akhirnya, segala tantangan dan inisiatif perihal pertahanan dan keamanan siber tidak boleh melupakan amanat reformasi perihal hubungan sipil-militer yang lebih demokratis.

Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar terkait demokratisasi hubungan sipil-militer. Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir, gravitasi politik elektoral sialnya menarik militer (dan terlebih lagi, polisi) ke ruang-ruang politik praktis.

Akibatnya, ruang demokrasi kita terutama di ranah siber mengalami penurunan kualitas yang signifikan.

Kemampuan pertahanan siber yang lebih baik tidak boleh digunakan untuk menyerang rakyat sendiri maupun cawe-cawe dalam urusan politik elektoral, khususnya di pemilu terdekat 2024.

Kepentingan keamanan dan pertahanan (siber) harus tetap meletakkan demokrasi dan hak asasi sebagai prinsip yang tak boleh dikompromi. Ini adalah tugas terbesar bagi Panglima TNI di era reformasi: memastikan TNI menjalankan amanah reformasi, melindungi demokrasi, dan menjaga pertahanan NKRI.