Ilmu Pengetahuan dan Hilangnya Rasa Cukup

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Yusrizal Hasbi
4/2/2026, 08.05 WIB

Ilmu pengetahuan sejak awal dipahami sebagai jalan pembebasan. Ia lahir dari hasrat manusia untuk memahami dunia, keluar dari ketidaktahuan, dan memperbaiki kualitas hidup. Melalui ilmu, manusia mampu menaklukkan jarak, mengurangi penderitaan, dan mengelola kehidupan bersama secara lebih rasional. Namun, di tengah kemajuan yang begitu pesat, muncul sebuah paradoks yang semakin nyata: semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin kabur batas rasa cukup.

Rasa cukup, dalam pengertian etis, bukanlah penolakan terhadap kemajuan atau pencapaian. Ia adalah kesadaran akan batas—tentang kapan kebutuhan berubah menjadi keinginan, dan kapan keinginan menjelma keserakahan. Ironisnya, justru di masyarakat yang paling terdidik dan paling rasional, rasa cukup kerap kehilangan tempat.

Rasionalitas yang Kehilangan Arah

Ilmu pengetahuan modern berkembang terutama melalui rasionalitas instrumental: kemampuan menentukan cara paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaan “bagaimana” menjadi pusat perhatian, sementara pertanyaan “untuk apa” perlahan tersingkir. Keberhasilan diukur melalui indikator kuantitatif—pertumbuhan, produktivitas, dan akumulasi—bukan melalui kualitas kehidupan bersama.

Dalam tradisi filsafat klasik, khususnya Aristoteles, rasionalitas tidak pernah dilepaskan dari tujuan etis. Pengetahuan, baginya, seharusnya mengarah pada eudaimonia—kehidupan yang baik dan bermakna. Namun, ketika rasionalitas modern terlepas dari horizon etika, ilmu berubah menjadi alat tanpa arah. Ia meningkatkan kemampuan manusia untuk menguasai, tetapi tidak selalu membantunya menentukan kapan harus menahan diri (Robert Heinaman, 1993).

Rasionalitas semacam ini tidak bermasalah pada dirinya. Ia menjadi persoalan ketika dilepaskan dari dimensi etika. Ketika ilmu hanya dipahami sebagai alat, pengetahuan kehilangan fungsi menuntunnya. Ia tidak lagi membentuk kebijaksanaan, melainkan sekadar meningkatkan kapasitas untuk memperoleh lebih banyak: lebih cepat, lebih efisien, dan lebih luas.

Dalam konteks inilah rasa cukup mulai tergerus. Ilmu memberi kemampuan untuk melampaui batas, tetapi tidak selalu menyediakan alasan untuk berhenti. Ketika segala sesuatu dapat dioptimalkan, batasan dipersepsikan sebagai kegagalan, bukan sebagai pilihan moral.

Pendidikan Tinggi dan Ilusi Kemajuan

Pendidikan tinggi sering diasosiasikan dengan kedewasaan berpikir dan kepekaan etis. Namun, realitas sosial menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Tidak sedikit penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kebijakan, dan eksploitasi sumber daya justru dilakukan oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Hal ini bukanlah kritik terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan terhadap cara ilmu diposisikan dalam sistem sosial. Ketika pendidikan lebih menekankan kompetisi daripada refleksi, prestasi individual daripada tanggung jawab sosial, maka ilmu kehilangan daya pembentuk wataknya. Gelar akademik menjadi simbol keberhasilan personal, bukan penanda komitmen terhadap kepentingan bersama.

Dalam situasi seperti ini, rasa cukup tidak dipandang sebagai kebajikan, melainkan sebagai keterbatasan. Mereka yang memilih berhenti dianggap kurang ambisius, sementara mereka yang terus menumpuk pencapaian dipuji sebagai teladan sukses. Logika ini perlahan menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan manusia menjadi produksi keunggulan sempit.

Pengetahuan selalu memiliki relasi erat dengan kekuasaan. Mereka yang menguasai ilmu memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan legitimasi sosial. Dalam masyarakat modern, keahlian sering kali menjadi dasar otoritas.

Masalah muncul ketika otoritas berbasis ilmu ini digunakan bukan untuk melayani kepentingan publik, melainkan untuk memperkuat posisi pribadi atau kelompok. Ilmu, dalam konteks ini, tidak lagi berdiri netral. Ia menjadi instrumen akumulasi—baik ekonomi, politik, maupun simbolik.

Bahasa teknokratis yang rumit kerap menjauhkan publik dari proses pengambilan keputusan. Kebijakan disajikan sebagai keniscayaan ilmiah, seolah bebas nilai, padahal di baliknya terdapat pilihan-pilihan politik dan kepentingan tertentu. Ketika efisiensi dan pertumbuhan dijadikan tujuan utama, pertimbangan keadilan dan keberlanjutan sering kali terpinggirkan. Di titik ini, rasa cukup kembali kehilangan ruang.

Krisis Rasa Cukup sebagai Gejala Sosial

Hilangnya rasa cukup bukan sekadar persoalan moral individu. Ia adalah gejala sosial yang diproduksi secara kolektif. Dalam masyarakat yang terus menaikkan standar keberhasilan, individu didorong untuk selalu merasa kurang. Kebutuhan didefinisikan ulang oleh pasar, teknologi, dan kompetisi sosial yang tak pernah usai.

Dalam filsafat Stoik, rasa cukup dipahami sebagai kemampuan mengendalikan hasrat, bukan meniadakannya. Namun, logika modern justru mendorong ekspansi hasrat tanpa batas. Ilmu pengetahuan memainkan peran ganda: membantu memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus menciptakan kebutuhan baru yang tak pernah usai (Tad Brennan, 2005).

Ilmu pengetahuan memainkan peran ganda dalam proses ini. Di satu sisi, ia membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sisi lain, ia turut menciptakan kebutuhan baru yang tak berujung. Tanpa kerangka etika yang memadai, kemajuan justru memperlebar ketimpangan dan melemahkan solidaritas sosial.

Kepercayaan publik pun tergerus ketika masyarakat menyaksikan bahwa kecanggihan ilmu dan kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan. Ketika kaum terdidik gagal menunjukkan keteladanan dalam kesederhanaan dan tanggung jawab, ilmu kehilangan wibawa moralnya.

Mengembalikan Ilmu pada Kebijaksanaan

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukanlah apakah kemajuan ilmu harus dihentikan, melainkan bagaimana ia ditempatkan dalam horizon etika yang lebih luas. Ilmu pengetahuan perlu kembali dipertautkan dengan kebijaksanaan—dengan kesadaran akan dampak, batas, dan tujuan hidup bersama.

Rasa cukup bukanlah sikap anti-ilmu. Ia justru merupakan prasyarat agar ilmu benar-benar melayani kehidupan. Tanpa rasa cukup, pengetahuan akan terus mendorong manusia melampaui batas tanpa arah yang jelas.

Di tengah dunia yang semakin kompleks, tantangan terbesar kita mungkin bukan kekurangan pengetahuan, melainkan kekurangan kebijaksanaan untuk menggunakannya. Di sanalah ilmu pengetahuan diuji: apakah ia mampu membantu manusia hidup lebih adil dan bermakna, atau justru membuatnya lupa kapan harus berhenti.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Yusrizal Hasbi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.