Agar Konversi Kompor Listrik Berhasil

Dalam pembahasan rencana APBN 2027 dengan DPR, pemerintah kembali mengusulkan konversi kompor gas menjadi kompor listrik. Sejumlah media melaporkan rencana Kementerian ESDM menyediakan dua hingga lima juta unit kompor induksi antara 2027 dan 2029. Untuk tahun 2027, Kementerian ESDM meminta anggaran Rp815 miliar. Ide serupa pernah muncul pada 2022, tetapi gagal karena penolakan publik. Konversi kompor gas ke kompor listrik memiliki taruhannya lebih besar, dan risiko kegagalannya juga lebih tinggi.

Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah menjadi pendorong program ini. Indonesia mengimpor 80% kebutuhan LPG, sekitar tujuh juta ton per tahun dan devisa terpakai lebih dari Rp120 triliun. Subsidi sekitar Rp80 triliun menambah beban APBN. Ketika ada guncangan geopolitik dan rupiah lemah, beban subsidi ini langsung menyerang anggaran negara.

Untuk mengurangi impor LPG, Kementerian ESDM juga mengeksplorasi opsi lain, di antaranya penggunaan compressed natural gas (CNG) untuk mengganti tabung LPG melon 3 kilogram. 

Laporan Indonesia's Next Cooking Transition (IISD dan BRIN, 2025) menilai kompor induksi sebagai pilihan jangka panjang lebih layak secara ekonomi dibanding dimethyl ether (DME) dan jaringan gas. Bagi rumah tangga perkotaan dengan akses listrik memadai, teknologi kompor induksi sudah siap dipakai. Tapi masalahnya tidak pada teknologi kompor induksi.

Pelajaran dari program uji coba konversi sebelumnya sangat jelas. Keberhasilan program konversi tidak diukur dari jumlah kompor yang dibagikan tapi dari berapa banyak bahan bakar LPG yang berhasil digantikan dan pengurangan LPG di setiap rumah tangga miskin. Tanpa pergeseran konsumsi yang nyata, program konversi hanya menambah inventaris kompor di dapur dan menguras anggaran negara.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk memasak. Penelitian Muller dan Yan (2016) memperlihatkan rumah tangga memilih bahan bakar karena tingkat pendapatan dan harga. Selama LPG bersubsidi melimpah dan jauh lebih murah daripada listrik, masyarakat tetap pakai tabung melon. 

Fenomena fuel stacking, dua bahan bakar dipakai bersamaan, terjadi di banyak negara yang mencoba konversi tanpa mengubah harga energi yang ingin diganti. Kalau ini terjadi kompor induksi berakhir sebagai pelengkap, bukan pengganti. Konsumsi dan impor LPG tidak berkurang, dan beban subsidi tidak akan berkurang.  

Oleh karena itu, pengenalan kompor induksi harus bersamaan dengan reformasi subsidi LPG yang bertahap dan tepat sasaran. Pemerintah tetap melindungi rumah tangga miskin tapi pemerintah mendorong rumah tangga mampu beralih ke energi yang lebih bersih dan efisien. IISD dan BRIN memperkirakan kombinasi elektrifikasi memasak dengan perbaikan sasaran subsidi dapat menghemat belanja pemerintah Rp7–12 triliun per tahun.

Agar program konversi berhasil, dua hambatan teknis yang menghalangi program 2022 harus diatasi. Pertama, kapasitas daya sambungan rumah tangga pengguna LPG melon tidak cukup untuk kompor induksi. Kedua, struktur tarif listrik yang didasarkan pada daya tersambung memberi beban pada konsumen yang menambah daya yang membuat tagihan bisa naik tiga kali lipat. Selama dua persoalan ini belum diselesaikan, niat baik konversi akan terasa seperti beban baru bagi penggunanya. 

Jalan keluarnya adalah menaikkan daya tersambung menjadi 2.200 VA tanpa biaya, lalu mengubah ke tarif berbasis konsumsi energi tertentu (block tariff). Misalnya, pemerintah menetapkan tarif pada blok 60 kWh pertama sesuai harga listrik subsidi saat ini, dan harga setiap blok tarifnya meningkat bertahap dan pada blok tertentu, tarif listrik sesuai keekonomian. 

Dengan ini, rumah tangga miskin dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi, digabungkan dengan data pelanggan PLN, akan tetap mendapatkan subsidi listrik untuk volume konsumsi tertentu, walaupun kapasitas daya terpasangnya naik. Skema block tariff juga dapat mencegah kebocoran subsidi listrik ke kelompok rumah tangga mampu, mengacu pada besaran konsumsi listrik mereka. 

Pasokan listrik dan jaringan distribusi harus disiapkan dan diperkuat. Pemadaman bergilir di Jawa – Bali beberapa minggu terakhir bisa membuat pengguna ragu berpindah ke kompor induksi. Cadangan daya pembangkit nasional harus dipastikan cukup, dan kondisi trafo distribusi, jaringan tegangan rendah, dan sambungan rumah yang berbeda‑beda di tiap wilayah harus ditingkatkan keandalannya. 

Secara teknis, penambahan jutaan kompor induksi menambah beban puncak saat makan malam. Karena itu, pendekatan bertahap lebih realistis daripada peluncuran serentak, dimulai di sistem yang memiliki kecukupan dan keandalan listrik tinggi.

Perilaku memasak tidak bisa diabaikan. Uji coba penggunaan kompor listrik yang dikaji dalam laporan IISD menunjukkan keraguan pengguna tentang kecepatan memasak, tagihan listrik, dan peralatan masak yang dianggap harus diganti. Keraguan itu berkurang ketika mereka mencoba sendiri dengan memberikan penjelasan-penjelasan sederhana. Diseminasi informasi dan pendidikan publik harus mendahului pengadaan kompor, bukan mengikuti.

Kompor listrik membuka peluang nyata. Dalam dua tahun ke depan, keberhasilan tidak diukur dari berapa banyak kompor yang dibagikan tapi jumlah LPG dan subsidi yang berkurang. Yang diperlukan untuk berhasil adalah desain program yang mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dihadapi pengguna LPG, kebiasaan memasak, ekspektasi pengguna atas perubahan teknologi, dan  keberanian pemerintah mengatur harga energi, memperkuat jaringan listrik, dan menargetkan subsidi yang tepat.