Kualitas Pertumbuhan Dua Tahun Prabowo-Gibran

Angka pertumbuhan 5,29% pada triwulan II-2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus lalu mudah dibaca sebagai kabar baik. Sebagian memang layak diterima demikian, sebab perekonomian sebesar Indonesia masih mampu melaju di atas lima persen ketika ketidakpastian global belum mereda. 

Namun, dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak dinilai dari tinggi rendahnya angka itu saja. Melainkan, dari seberapa jauh pertumbuhan tersebut berubah menjadi pendapatan yang lebih besar dan pekerjaan yang lebih layak bagi mereka yang hidup dari upah dan usaha kecil.

Persoalannya mulai tampak ketika kita membaca komponennya. Ini karena BPS mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% secara tahunan, jauh melampaui komponen pengeluaran lainnya. Bank Indonesia mengaitkan lonjakan itu dengan realisasi belanja pegawai termasuk pencairan gaji ke-13 serta belanja barang dan jasa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

BPS sendiri menyebut adanya efek basis rendah karena pada triwulan II-2025 konsumsi pemerintah justru terkontraksi 0,33%. Dengan demikian, sebagian dari kecepatan yang tampak mencerminkan perbandingan dengan tahun lalu yang lemah dan bukan lompatan kapasitas yang tiba-tiba. Sementara pencairan gaji tambahan menambah permintaan tanpa menambah kemampuan produksi.

Keadilan dalam menilai menuntut kita mengakui bahwa pertumbuhan ini tidak semata digerakkan anggaran negara. Ini karena dalam rincian yang sama konsumsi rumah tangga menyumbang 2,67 poin persentase dan pembentukan modal tetap bruto 2,06 poin. Keduanya di atas sumbangan konsumsi pemerintah sebesar 1,07 poin, dan investasi sendiri tumbuh 6,87%. 

Akan tetapi, Bank Indonesia menghubungkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06% dengan momentum libur sekolah dan hari besar keagamaan. Situasi ini merupakan dorongan musiman yang tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli membaik secara struktural. Apalagi ketika pertumbuhan keseluruhan sudah melambat dari 5,61% pada triwulan I menjadi 5,29% pada triwulan II.

Ujian yang lebih menentukan ada di pasar kerja, dan di sana gambarannya lebih datar daripada angka pertumbuhan. Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka 4,65%, hanya turun 0,03 poin dari Februari. Sementara pada Februari jumlah penganggur secara absolut cuma berkurang sekitar 35 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Padahal angkatan kerja bertambah 1,86 juta orang dan hanya 66,77% pekerja yang bekerja penuh waktu. 

Rata-rata upah buruh memang naik dari Rp3,09 juta pada Februari 2025 menjadi Rp3,29 juta setahun kemudian dan Rp3,39 juta pada Mei 2026. Namun, pengangguran kelompok usia 15–24 tahun mencapai 16,36%, sehingga ekonomi yang tumbuh di atas 5%belum otomatis menghasilkan pekerjaan yang pasti dan berpenghasilan memadai.

Kabar baik datang dari kemiskinan, yang menurut rilis BPS turun menjadi 8,07% atau 22,93 juta orang pada Maret 2026. Angkanya berkurang 0,92 juta orang dibanding Maret 2025, dan capaian ini patut diakui tanpa harus dibebankan sepenuhnya kepada satu pemerintahan. 

Namun di balik rata-rata itu tersimpan persoalan yang lebih sulit, sebab sejak September 2025 kemiskinan perdesaan hanya turun dari 10,72% menjadi 10,67%. Sementara kemiskinan perkotaan turun dari 6,60% menjadi 6,34%, dan rasio gini justru naik 0,005 poin ke 0,368. Artinya, manfaat pertumbuhan belum menyebar merata ke mereka yang paling jauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Di titik inilah MBG menjadi ujian yang paling terang. Hal ini karena program yang ikut mendorong belanja pemerintah itu punya peluang menjadi jembatan antara konsumsi negara dan pendapatan desa. Asalkan, pasokan bahan pangannya benar-benar dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan koperasi setempat dengan harga dan kepastian yang wajar. 

Jika yang terjadi sebaliknya, anggaran besar akan berputar di rantai pasok yang jauh dari desa dan nilai tambahnya bocor. Padahal desa adalah tempat kemiskinan paling lambat turun. Tujuan memperbaiki gizi anak adalah investasi sumber daya manusia yang sah, tetapi kelayakannya harus diuji dengan biaya per penerima, mutu dan keamanan pangan. Selain itu, dampaknya pada kesehatan dan hasil belajar, karena setiap rupiah yang dipakai di sini memiliki biaya peluang yang dapat saja menghasilkan manfaat lebih besar di pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Pada akhirnya, penilaian atas dua tahun pemerintahan ini bergantung pada kesediaan pemerintah memperlakukan belanja sebagai alat untuk memperbesar kemampuan warga menghasilkan. Bukan sekadar menyalurkan manfaat, dengan membuka data biaya dan hasil program secara berkala, mengoreksi yang tidak efektif tanpa menunggu kritik menumpuk. Serta, memastikan perlindungan bagi warga rentan berjalan bersama pembukaan kesempatan kerja dan usaha bagi mereka yang mampu bekerja. 

Pertumbuhan yang dibeli dengan belanja negara tetap pertumbuhan. Namun, pertumbuhan yang berkualitas adalah yang masih berdiri ketika dorongan itu mereda. Hanya itu yang kelak akan dikenang rakyat sebagai perubahan, bukan sekadar bantuan.