BPS: Berita BPS Terkini - Kabar BPS RI Hari ini

Menteri Keuangan Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5% secara tahunan.

BPS menilai kesenjangan ekspor dan impor ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan domestik, baik untuk konsumsi maupun bahan baku dan barang modal.

Mengapa kemiskinan perkotaan naik menurut data BPS 2025? Artikel ini membahas peran Koperasi Desa sebagai strategi pengembangan wilayah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa.

BPS mencatat, terjadi kenaikan mobilitas pada angkutan darat dan laut, sedangkan mobilitas masyarakat dengan pesawat justru turun.

Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari hingga Mei 2026 diperkirakan mencapai 5,35 juta hektare, atau turun 2,35%.

Data BPS menunjukkan 17,82% pemuda masuk kategori NEET. Mereka bukanpengangguran terbuka, namun menjadi tantangan tersendiri bagi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Kenaikan harga pangan saat Ramadan bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menunjukkan persoalan struktural dalam tata kelola pangan nasional yang berulang setiap tahun.

BPS mencatat, jumlah penumpang seluruh moda transportasi pada Januari 2026 turun dibandingkan bulan sebelumnya setelah melalui periode puncak Lebaran.

BPS mencatat, lonjakan terutama terjadi pada impor kelompok barang modal.

Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman tersebut merupakan jalur vital distribusi minyak dunia, dengan hampir 30% pasokan minyak global melintas di kawasan itu.

BPS mencatat inflasi pada Februari 2026 sebesar 0,68% secara bulanan atau month to month.

Sensus Ekonomi 2026 juga akan menyasar aktivitas ekonomi digital seperti Youtuber dan influencer.

Pemerintah mulai melakukan pengecekan ke lapangan atau ground check data 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya dicabut karena dianggap tak lagi memenuhi kriteria.

Data BPS Februari 2026 menunjukkan tingkat Kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25%, meski penurunan di perkotaan lebih lambat dibanding perdesaan, menandakan dampak kebijakan berkelanjutan.

BPS mencatat 27.173 keluarga terverifikasi sebagai keluarga yang sah dan dapat diutamakan untuk menerima bantuan stimulan rumah terkena dampak bencana Sumatra.