Biaya Kerugian Akibat Krisis Iklim bagi Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026 kembali mempertemukan negara-negara untuk membahas komitmen pengurangan emisi, pendanaan iklim, dan strategi adaptasi. Namun, di balik diplomasi tersebut, terdapat pertanyaan mendasar bagi Indonesia: berapa besar kerugian ekonomi akibat krisis iklim yang harus ditanggung, dan sampai kapan biaya tersebut dapat terus diabaikan dalam perencanaan pembangunan? 

Krisis iklim bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan. Banjir yang merusak infrastruktur, kekeringan yang mengganggu produksi pangan, serta cuaca ekstrem yang menghambat aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki konsekuensi terhadap produktivitas, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, krisis iklim perlu dipahami sebagai risiko ekonomi nasional yang dapat menggerus hasil pembangunan.

Kerugian Ekonomi yang Semakin Besar

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada Juni 2026 memperkirakan bahwa, dalam skenario tanpa intervensi tambahan (business as usual), kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat meningkat dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan kerugian aktual, tetapi menggambarkan besarnya risiko ekonomi apabila upaya mitigasi dan adaptasi tidak diperkuat. 

Kerugian akibat krisis iklim juga tidak seluruhnya tercermin dalam nilai kerusakan fisik. Ketika banjir menghentikan kegiatan usaha, masyarakat kehilangan pendapatan. Ketika kekeringan menurunkan produksi pertanian, harga pangan berpotensi meningkat. Ketika suhu ekstrem mengganggu kesehatan pekerja, produktivitas dapat menurun. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 4.727 kejadian bencana di Indonesia, dengan sekitar 99,26% merupakan bencana hidrometeorologi. Meskipun tidak seluruh kejadian tersebut dapat secara langsung dikaitkan dengan perubahan iklim, besarnya paparan terhadap ancaman cuaca dan air memperlihatkan pentingnya penguatan ketahanan pembangunan. 

Persoalannya, kerugian tersebut sering kali dihitung setelah bencana terjadi. Anggaran dialokasikan untuk tanggap darurat, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Padahal, biaya yang lebih besar dapat muncul dalam bentuk hilangnya kesempatan investasi, terganggunya pendidikan, menurunnya kesehatan, serta melemahnya produktivitas jangka panjang.

Beban Tersembunyi bagi Perekonomian

Dampak krisis iklim bekerja melalui berbagai sektor yang saling berkaitan. Dalam pertanian, perubahan pola musim dan kejadian cuaca ekstrem mengancam produktivitas dan pendapatan petani. Dalam industri, gangguan pasokan air, energi, dan distribusi meningkatkan biaya operasional. 

Sementara itu, sektor kesehatan menghadapi risiko peningkatan kebutuhan pelayanan akibat suhu ekstrem, penyakit tertentu, dan bencana. Konsekuensinya tidak hanya ditanggung rumah tangga dan dunia usaha, tetapi juga pemerintah. Semakin besar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, semakin terbatas ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya. Anggaran yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur produktif berpotensi terserap untuk memulihkan kerusakan yang berulang. 

Kondisi tersebut menimbulkan paradoks pembangunan. Indonesia membutuhkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi investasi yang mengabaikan risiko iklim dapat menciptakan beban ekonomi baru. Infrastruktur yang dibangun tanpa memperhitungkan perubahan pola cuaca, misalnya, berpotensi membutuhkan biaya pemeliharaan dan perbaikan lebih tinggi sepanjang umur ekonominya. 

Oleh karena itu, kualitas pembangunan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya investasi atau pertumbuhan output. Ketahanan terhadap risiko iklim juga perlu menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.

Adaptasi sebagai Investasi Ekonomi

Selama ini, pembiayaan adaptasi perubahan iklim kerap dipandang sebagai tambahan pengeluaran pembangunan. Padahal, investasi pada sistem peringatan dini, infrastruktur tahan iklim, pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, dan perlindungan ekosistem berpotensi mengurangi kerugian ekonomi pada masa mendatang. 

Laporan Indonesia Country Climate and Development Report dari Bank Dunia menegaskan pentingnya mengintegrasikan kebijakan iklim dengan strategi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus dipertentangkan apabila investasi, kebijakan fiskal, serta pengelolaan sumber daya dirancang secara berkelanjutan. 

Tantangan berikutnya adalah pembiayaan, Laporan Adaptation Gap Report 2026 dari United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan kebutuhan pendanaan adaptasi negara-negara berkembang mencapai sekitar US$305 miliar per tahun pada 2035. Sementara itu, pendanaan adaptasi publik internasional dari negara maju kepada negara berkembang pada 2024 baru sekitar US$28,2 miliar–US$31,7 miliar. 

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pendanaan internasional saja belum mencukupi. Indonesia perlu mengoptimalkan pembiayaan domestik, memperluas keterlibatan sektor swasta, dan memastikan anggaran adaptasi memberikan manfaat ekonomi yang terukur. 

Setidaknya terdapat tiga prioritas kebijakan. Pertama, mengintegrasikan penilaian risiko iklim dalam perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur. Kedua, mengarahkan pembiayaan adaptasi pada program yang mampu mengurangi potensi kerugian ekonomi, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran. Ketiga, memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk membangun ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.

Dari Diplomasi Menuju Ketahanan Ekonomi

COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan akses pendanaan iklim yang lebih adil sekaligus memperkuat kebijakan domestik. Namun, keberhasilan diplomasi tidak seharusnya hanya diukur dari kesepakatan internasional atau besarnya komitmen pendanaan. 

Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan kebijakan tersebut menurunkan risiko kerugian, menjaga produktivitas, dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Indonesia perlu menempatkan mitigasi dan adaptasi sebagai dua agenda pembangunan yang saling melengkapi. 

Pengurangan emisi diperlukan untuk membatasi risiko perubahan iklim pada masa depan, sedangkan adaptasi dibutuhkan untuk menghadapi dampak yang telah terjadi dan yang berpotensi semakin besar. Pada akhirnya, krisis iklim bukan hanya persoalan kenaikan suhu bumi, melainkan ancaman terhadap nilai ekonomi yang telah dibangun selama puluhan tahun. 

Ketika potensi kerugian dapat mencapai ribuan triliun rupiah, ketahanan iklim tidak lagi layak diperlakukan sebagai agenda pelengkap pembangunan. Biaya terbesar krisis iklim bagi Indonesia mungkin bukan hanya kerugian yang sudah terjadi, melainkan kerugian yang sebenarnya dapat dicegah, tetapi dibiarkan terus membesar.