Menyoal Karhutla dan Kuasa di Balik Sebuah Nama

Di Berau, lelaki berinisial BS ditangkap polisi karena menyalakan api di lima titik. Kepada penyidik, ia mengaku diperintah oleh pemilik lahan yang ingin tanahnya dibersihkan dan siap  ditanami sawit (Sucipto, 2026). Kini BS terancam penjara, sementara orang yang menyuruhnya justru lebih sulit dijangkau oleh hukum. 

Kisah BS nyaris tenggelam di tengah musim asap 2026, ketika lebih dari dua ratus ribu hektare hutan dan lahan terbakar di seluruh negeri  (Kementerian Kehutanan, 2026). Peristiwa ini terasa semakin getir ketika salah seorang pejabat BNPB menyatakan bahwa 99% lahan yang terbakar disebabkan oleh ulah manusia (Irawan, 2026). 

Manusia yang Mana? 

Katakanlah itu benar, kita tetap perlu berhenti sejenak dan bertanya. Jika kebakaran ini ulah manusia, lantas manusia yang mana? Kata “manusia” dalam pernyataan ini memang  terdengar lugas, namun sangat kabur. 

Ia menciptakan ambiguitas antara buruh suruhan seperti  BS, pemilik lahan yang menyuruhnya, peladang adat yang membakar setengah hektare dengan  sekat api, dan korporasi yang konsesinya menyimpan puluhan ribu titik panas. Keempatnya manusia, tetapi masing-masing memiliki kuasa, skala, kepentingan, dan tanggung jawab yang  berbeda. 

Setiap kali musim asap datang, publik kerap bertanya, siapa yang patut disalahkan? Siapa  yang harus bertanggungjawab? Di situlah persoalan wacana mulai bekerja. Michel Foucault  pernah mengingatkan bahwa kuasa bekerja paling halus justru melalui kemampuan untuk  menamai dan memproduksi kebenaran (Foucault, 1980). 

Dalam kasus kebakaran hutan, menyebut seseorang sebagai pembakar bukan sekadar tindakan memberi nama. Di baliknya terdapat kuasa untuk menentukan siapa yang dianggap bersalah dan layak dihukum. 

Data musim  ini memperlihatkan betapa timpangnya kuasa tersebut. Catatan Walhi menyebut 74% titik panas di Kalimantan berada di dalam konsesi perusahaan, dari kebun sawit, tambang, sampai izin kehutanan (Walhi, 2026). 

Namun, mereka yang digiring ke meja hijau tetap didominasi masyarakat akar rumput. Di antara apa yang ditunjukkan data dan siapa yang akhirnya dihukum, terdapat sebuah proses yang tidak bisa diabaikan, yaitu bagaimana wacana membentuk cara publik mengenali, menamai, dan membayangkan sosok pelaku.  

Kekerasan Epistemik terhadap Masyarakat Adat 

Pertarungan wacana semacam ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah karhutla di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, perladangan gilir balik disebut sebagai “roofbouw”,  pertanian yang dianggap merampok kesuburan tanah (Moeliono, dalam Jacobson, 2016). Istilah tersebut lahir ketika Belanda berusaha mengatur sekaligus menguasai tanah yang dinilai tidak dikelola sebagaimana mestinya. 

Cara pandang itu kemudian diwarisi Orde Baru dengan bahasa  yang lebih rapi. “Peladang berpindah” dibakukan sebagai penanda “keterbelakangan” dalam  wacana pembangunan (Dove, 1983). Pada saat yang sama, jutaan hektare hutan Kalimantan  justru dibagikan kepada pemegang konsesi kayu, yang kemudian disusul oleh ekspansi sawit. 

Ironi paling jelas muncul pada 1997. Riset di jurnal Nature menunjukkan kebakaran raksasa yang asapnya menyeberang ke negeri jiran justru berkobar hebat di bekas Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah. 

Faktanya, lahan itu merupakan lahan milik negara yang menggali jaringan kanal panjang untuk mengeringkan gambut, sehingga lahan menjadi sangat mudah terbakar (Page dkk., 2002). Bukti ini semestinya cukup membuat kita berhenti sejenak sebelum kembali mencari kambing hitam di tengah masyarakat yang menggantungkan  hidup pada hutan. 

Tuduhan itu kemudian terus bergulir. Pada 2019, Menko Polhukam kala itu kembali menunjuk peladang lokal sebagai salah satu sumber kebakaran. Krissusandi Gunui’, Direktur Eksekutif Institut Dayakologi, menjawab dengan tajam, “Lagipula Dayak mana yang membakar hutan sebagai identitas mereka” (Putri, 2019). Baginya, Kalimantan utuh ribuan tahun justru karena kearifan orang Dayak yang memandang hutan bukan semata ruang produksi bagi kapital. 

Tuduhan itu juga sulit dipertahankan secara logika. Jumlah peladang menyusut drastis sejak akhir 1990-an. Data Institut Dayakologi menunjukkan rata-rata garapan peladang pada 2019 tinggal seperempat hingga setengah hektare, dari dua hektare dua dekade sebelumnya (Putri, 2019). 

Jika peladang adalah aktor utama penyebab kebakaran, semestinya api ikut surut  seiring menyusutnya jumlah dan luas garapan mereka. Namun, kebakaran besar justru terus  berulang, dari 2015, 2019, hingga musim ini. 

Foto, Media, dan Politik Wacana 

Tahun ini, wacana serupa kembali bekerja dalam sejumlah pemberitaan nasional melalui  istilah “pembukaan ladang masyarakat”. Istilah ini menyamakan peladang adat dengan perambah  yang bekerja untuk kepentingan pemodal, seolah-olah keduanya berasal dari praktik,  kepentingan, dan relasi yang sama. 

BS adalah contoh perambah semacam itu. Ia adalah buruh  yang dibayar untuk menyiapkan lahan sawit milik orang lain. Namun, di bawah label “ladang masyarakat”, BS dan peladang adat seolah melebur menjadi satu sosok, sementara pemilik modal yang menyuruh BS menghilang dari narasi. 

Penyamaan itu bahkan terdengar dari keterangan yang dipaparkan oleh aparat. Saat mengumumkan kasus BS, Kapolres Berau menegaskan tidak ada toleransi bagi pembakaran lahan, baik untuk ladang berpindah padi gogo maupun kebun sawit, seolah-olah keduanya merupakan satu perkara yang sama (Polres Berau,  2026). 

Narasinya menguat ketika beredar foto-foto individu yang “mengaku” sebagai Dayak, berpose di tengah lahan terbakar dan menyebut pembakaran sebagai bagian dari cara tradisional mereka mengelola tanah. Dari sana, mudah bagi publik untuk menarik kesimpulan bahwa api  merupakan bagian dari warisan masyarakat Dayak. 

Padahal, sebuah foto tidak pernah cukup untuk menjelaskan sebuah praktik sosial. Kita tidak tahu siapa mereka, dalam situasi apa foto tersebut diambil, dan untuk kepentingan siapa ia disebarkan. 

Lebih jauh, tindakan segelintir orang tidak dapat menjelaskan tata cara hidup sebuah komunitas. Sebab di balik sebuah praktik sosial, selalu terkandung konteks, kepentingan, dan relasi kuasa yang bekerja. Tanpa memahaminya, kita hanya akan menggeneralisasi tindakan segelintir orang dan menyederhanakannya sebagai praktik yang dilakukan masyarakat adat. 

Lagi pula, berladang bagi orang Dayak bukan perkara menyalakan api lalu pergi. Ada musyawarah adat untuk menentukan waktu, pembacaan arah angin, dan sekat bakar yang dikerjakan secara bergotong royong agar api tetap berada dalam batasnya (Sucipto, 2026). 

Apa yang selama ini dilabeli sebagai “kebiasaan primitif” sejatinya merupakan pengetahuan ekologis yang lahir dari pengalaman panjang hidup bersama alam. Tentu saja, pengetahuan tersebut tidak berarti bebas dari risiko. Namun, menghapusnya begitu saja dari pembicaraan tentang  pengelolaan hutan berarti mengabaikan pengetahuan masyarakat lokal yang telah hidup dan teruji bersama lanskap tersebut selama ratusan tahun.

Harga dari Sebuah Stigma 

Ketika wacana semacam ini dibiarkan bergulir tanpa koreksi, maka ia akan mengendap menjadi stigma yang melekat pada individu. Pada titik itulah dampaknya merembet jauh ke kehidupan masyarakat lokal. 

Stigma dapat menentukan siapa yang berhadapan dengan hukum, siapa yang kehilangan ruang hidup, dan pengetahuan siapa yang kemudian diakui sebagai  kebenaran. Dari situasi ini, terdapat tiga konsekuensi yang sangat mungkin terjadi. 

Konsekuensi pertama terlihat dalam ranah hukum. Ketika satu kelompok terus diposisikan sebagai kambing hitam, stigma menjelma kriminalisasi yang nyata. Petani kecil sangat mungkin dipenjara karena membersihkan lahan. Sementara korporasi yang telah divonis bersalah kerap tidak kunjung dieksekusi dendanya dan tidak dicabut izinnya, sehingga lahan yang sama kembali  terbakar pada tahun berikutnya. 

Walhi (2025) mencatat pola impunitas ini terus berulang. Tahun  ini pemerintah memang telah membekukan izin 18 perusahaan dan mencabut izin 42 perusahaan, tetapi seluruhnya masih berupa sanksi administratif, sementara jerat pidana terus  jatuh pada perorangan (Dewi, 2026). 

Ironisnya, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya mengakui kearifan lokal dalam membuka lahan dengan api secara terbatas. Paling luas dua hektare per kepala keluarga dengan sekat bakar, ketentuan yang tetap dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. 

Pada musim ini, pengakuan itu justru ditangguhkan. Pejabat BNPB yang menyebut angka 99% itu sekaligus menunjuk Perda Kalimantan Barat  tentang perladangan berbasis kearifan lokal sebagai salah satu pemicu dan meminta aturan tersebut ditangguhkan (Tribun Pontianak, 2026). 

Tak lama kemudian, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 meniadakan sementara pengecualian kearifan lokal selama status darurat berlaku  (Media Indonesia, 2026). Langkah ini dapat dipahami sebagai respons darurat di tengah El Nino. 

Namun tanpa alternatif pembukaan lahan yang nyata, peladang kecil kini dikenai larangan yang sama dengan pemodal, padahal skala dan kepentingan keduanya jauh berbeda. Dengan begitu,  stigma yang dilekatkan turut menentukan siapa yang mungkin dihukum, bahkan sebelum hakim  mengetukkan palu di meja sidang. 

Asimetri itu terlihat jelas dalam kasus BS. Ia ditetapkan sebagai tersangka kurang dari dua pekan setelah menyalakan api, sementara identitas pemilik lahan yang menyuruhnya belum diungkap (detikKalimantan, 2026). Inpres yang sama sebenarnya memerintahkan penindakan terhadap siapa pun yang menyuruh, memfasilitasi, atau membiarkan pembakaran (iNews, 2026).  

Pertanyaannya adalah, apakah perintah itu akan menjangkau para pemilik lahan seperti mereka yang menyuruh BS? Di sinilah hukum perlu melihat lebih saksama siapa aktor yang bekerja, untuk kepentingan siapa, dengan kuasa sebesar apa, dan dengan akibat seperti apa? 

Ketika kompleksitas itu disederhanakan menjadi sekadar “ulah manusia”, kita akan kehilangan batas dan pembeda yang justru paling penting untuk memahami persoalan kebakaran hutan secara adil. 

Konsekuensi kedua berkaitan dengan potensi konflik agraria. Ketika peladang adat terus dilabeli sebagai perusak hutan, perampasan wilayah adat pun lebih mudah memperoleh pembenaran moral. Tanah yang dianggap “tidak dikelola dengan baik” akan lebih mudah dialihkan kepada pihak yang mengklaim mampu mengelolanya secara modern. 

Bagi masyarakat adat, tanah adalah ruang tempat kehidupan, kebudayaan, dan struktur sosial lahir dan berkembang. Kehilangan tanah berarti kehilangan semua itu.

Konsekuensi ketiga bersifat epistemik, yakni terpinggirkannya pengetahuan lokal. Setiap kali masyarakat Dayak disalahkan atas kebakaran, pengetahuan mereka tentang cara hidup berdampingan dengan api, membaca arah angin, dan mengelola lahan gambut ikut tersingkir.  

Peminggiran ini dapat dibaca melalui apa yang disebut Foucault (1980) sebagai rezim kebenaran. Setiap masyarakat memiliki aturan tak tertulis yang menentukan wacana mana yang diterima sebagai benar, prosedur apa yang dianggap sah untuk menghasilkan kebenaran, dan siapa yang  berwenang menyatakannya. 

Dalam wacana kebakaran hutan dan lahan, kewenangan itu cenderung berada di tangan pemerintah, para ahli, dan data titik panas dari citra satelit. Sebaliknya, praktik pembakaran terkendali yang diwariskan turun-temurun mudah dicap sebagai pembakaran liar. 

Dengan demikian, menyalahkan masyarakat Dayak bukan sekadar kekeliruan faktual. Ia merupakan bagian dari cara rezim itu bekerja dalam menetapkan pengetahuan siapa yang layak diperhitungkan dan pengetahuan siapa yang boleh diabaikan. 

Persoalannya pun bergeser dari siapa yang membakar menjadi pengetahuan siapa yang selama ini dianggap layak didengar? 

Siapa yang Paling Diuntungkan? 

Lantas, siapa yang paling diuntungkan ketika persoalan karhutla terus dibebankan kepada kelompok yang paling rentan? Selama masyarakat adat terus ditempatkan sebagai pihak yang patut dicurigai dalam pemberitaan karhutla, label itu turut mereproduksi kerentanan yang telah mereka alami. Bersama asap yang membumbung, tuduhan lama kembali dibakar untuk  mengaburkan aktor yang seharusnya bertanggung jawab. 

Menyalahkan kelompok yang memiliki daya tawar paling lemah memang selalu terasa lebih mudah, lebih murah, dan minim risiko. Ketimbang membongkar sistem yang memungkinkan kebakaran terjadi, menelusuri rantai tanggung jawab hingga ke aktor yang memperoleh keuntungan, serta menegakkan hukum secara serius terhadap pemilik modal dan kuasa. 

Yang paling diuntungkan dari kekaburan itu adalah mereka yang namanya tidak pernah disebut, yakni  pemilik lahan dan pemegang konsesi yang menikmati lahan bersih tanpa menanggung risiko hukum. Pada titik inilah stigma menjadi lebih dari sekadar persoalan bahasa. Ia menjadi bagian  dari mekanisme yang membuat ketimpangan terus direproduksi. 

BS mungkin akan menjalani hukumannya tanpa banyak sorotan, sementara nama pemilik lahan dan pemodal yang menyuruhnya tak pernah sampai ke telinga kita. Kisah seperti ini akan  terus berulang selama kekaburan kata “manusia” kita terima begitu saja tanpa memilah peran, skala, dan kuasa di baliknya. 

Setiap pembiaran ikut memperpanjang cerita lama yang menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang paling mudah disalahkan sekaligus paling dirugikan. Kerugian itu juga ditanggung warga lain di sekitar titik api, dan sebagian dipikul dalam senyap oleh perempuan yang kehilangan ladang, benih, dan pengetahuannya. 

Asap karhutla barangkali akan hilang ketika hujan tiba. Stigmanya tidak semudah itu luruh. Ia bertahan lebih lama, melekat pada sebuah komunitas, dan diam-diam membentuk cara mereka dipandang serta