Tuntutan agar ijazah para wakil rakyat dibuka kepada publik kini semakin menguat. Setelah kontroversi ijazah sejumlah pejabat eksekutif, perhatian masyarakat mulai meluas kepada mereka yang duduk di lembaga legislatif. Publik ingin mengetahui latar pendidikan orang-orang yang memperoleh mandat untuk membuat undang-undang, menentukan anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Tuntutan ini sesungguhnya wajar. Mereka yang memegang jabatan publik tidak cukup hanya meminta kepercayaan rakyat saat pemilihan, tetapi juga harus bersedia mempertanggungjawabkan rekam jejak dan kualifikasi yang melekat pada jabatan tersebut.
Namun, di tengah menguatnya tuntutan transparansi ijazah itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar yang patut kita ajukan: apakah persoalan utama penyelenggaraan negara memang terletak pada seberapa tinggi pendidikan dan seberapa pintar orang-orang yang menduduki jabatan publik? Ataukah justru ada persoalan yang lebih mendasar pada sistem kenegaraan yang mengatur mereka?
Sebab, transparansi ijazah, betapapun pentingnya, tidak otomatis menjamin kualitas penyelenggaraan negara. Ijazah bukan jaminan integritas, kecerdasan, ataupun kebijaksanaan. Bahkan, orang-orang dengan pendidikan tinggi dan kecerdasan luar biasa sekalipun dapat menggunakan pengetahuannya untuk mencari celah aturan, membangun pembenaran formal, atau mempertahankan kepentingan kekuasaan.
Barangkali inilah saatnya kita memperluas tuntutan publik. Bukan hanya menuntut keterbukaan ijazah para wakil rakyat, melainkan juga menuntut sistem kenegaraan yang lebih cerdas, rasional, transparan, dan mampu mengendalikan siapa pun yang memegang kekuasaan.
Orang Pintar dalam Sistem yang Tidak Cerdas
Kita sering berharap persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan menghadirkan orang-orang pintar ke dalam pemerintahan. Seolah-olah, semakin tinggi gelar akademik para pejabat, semakin baik pula kualitas negara yang akan dihasilkan. Padahal, hubungan antara kecerdasan individu dan kualitas penyelenggaraan negara tidak sesederhana itu.
Orang yang berpendidikan tinggi dapat menggunakan pengetahuannya untuk membangun negara. Namun, pengetahuan dan kecerdasan yang sama juga dapat digunakan untuk mencari celah aturan, menyusun pembenaran formal, bahkan mempertahankan kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki gelar akademik tinggi belum tentu tidak memiliki kecerdasan, pengalaman, dan kearifan dalam memimpin.
Di sinilah kita perlu membedakan kecerdasan individu dan kecerdasan sistem. Kecerdasan individu merupakan kapasitas personal, sedangkan kecerdasan sistem tercermin dari bagaimana aturan, institusi, mekanisme pengawasan, dan proses pengambilan keputusan dirancang. Sistem kenegaraan yang baik tidak boleh menggantungkan keselamatan kepentingan publik pada asumsi bahwa setiap orang yang berkuasa pasti cerdas, baik, dan berintegritas.
Gagasan ini mengingatkan kita pada pemikiran James Madison, salah seorang perumus konstitusi Amerika Serikat. Dalam The Federalist No. 51, ia mengemukakan bahwa jika manusia adalah malaikat, pemerintahan tidak diperlukan. Karena manusia memiliki kepentingan dan keterbatasan, kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lainnya.
Dengan kata lain, institusi negara harus dirancang bukan berdasarkan asumsi tentang kesempurnaan manusia, melainkan kesadaran bahwa siapa pun yang berkuasa tetap berpotensi melakukan kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.
Ketika Sistem Memberi Insentif yang Keliru
Mari kita lihat bagaimana sistem politik kita bekerja. Secara formal, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Namun, dalam praktiknya, seseorang yang ingin memenangkan kursi legislatif membutuhkan modal yang tidak kecil: popularitas, jaringan sosial, kekuatan finansial, dan akses terhadap mesin politik.
Bayangkan seorang akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang energi, pendidikan, atau persoalan lingkungan. Ia mungkin mempunyai gagasan yang dibutuhkan negara. Namun, pengetahuan dan kapasitas tersebut belum tentu cukup untuk membawanya ke parlemen apabila ia tidak memiliki popularitas, jaringan, dan sumber daya kampanye.
Sebaliknya, figur yang telah dikenal luas masyarakat memiliki modal awal yang lebih besar untuk menarik suara, meskipun kapasitasnya dalam memahami persoalan kebijakan belum tentu sebanding.
Persoalannya bukan bahwa popularitas tidak penting atau bahwa orang kaya tidak boleh memasuki politik. Persoalannya adalah ketika kekayaan dan popularitas menjadi penentu yang terlalu dominan dalam kompetisi memperoleh jabatan publik. Kesempatan yang secara formal terbuka bagi semua orang pada akhirnya tidak selalu dapat diakses secara setara.
Laporan Cost of Politics in Indonesia yang diterbitkan Westminster Foundation for Democracy pada 2024 menggambarkan luasnya biaya politik yang harus ditanggung kandidat, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pemeliharaan hubungan dengan konstituen setelah terpilih. Ini menunjukkan bahwa kompetisi politik bukan sekadar pertarungan gagasan, tetapi juga membutuhkan sumber daya material dan sosial yang besar.
Persoalan tersebut berkelindan dengan fungsi partai politik sebagai institusi kaderisasi. Partai semestinya menjadi tempat mempersiapkan calon pemimpin melalui pendidikan politik, pengembangan kapasitas, dan pengujian rekam pengabdian.
Namun, ketika popularitas dan kemampuan finansial lebih menarik bagi kepentingan elektoral jangka pendek, kaderisasi berisiko kehilangan prioritas. Partai akhirnya lebih sibuk mencari kandidat yang mampu mendatangkan suara daripada membangun kader yang memiliki kapasitas untuk mengelola negara.
Irasionalitas sistem juga terlihat pada orientasi waktu penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan strategis seperti transisi energi, reformasi pendidikan, pengembangan teknologi, dan pengendalian perubahan iklim membutuhkan konsistensi kebijakan selama puluhan tahun.
Sebaliknya, siklus politik yang pendek dapat mendorong pejabat lebih memperhatikan program yang hasilnya segera terlihat dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat. Kebijakan jangka panjang yang manfaatnya baru dirasakan generasi berikutnya berisiko kalah menarik dibandingkan program yang memberikan keuntungan politik dalam waktu dekat.
Persoalan lain adalah hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dan mekanisme pengawasan. Lembaga legislatif memiliki fungsi mengawasi eksekutif. Namun, ketika konfigurasi kekuasaan dan kepentingan politik terlalu dominan, pengawasan dapat kehilangan daya kritisnya. Lembaga pengawas mungkin tetap ada secara formal, tetapi efektivitasnya bergantung pada independensi, keberanian, dan kemampuan menjalankan kewenangannya tanpa tekanan kepentingan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan satu hal: sistem yang buruk tidak selalu menghasilkan keputusan buruk karena orang-orang di dalamnya tidak pintar. Terkadang, justru orang-orang pintar bekerja dalam sistem yang memberikan insentif untuk mempertahankan keadaan yang tidak rasional.
Menuntut Kecerdasan Sistem Kenegaraan
Karena itu, tuntutan transparansi ijazah wakil rakyat perlu ditempatkan dalam agenda yang lebih besar, yakni membangun kecerdasan institusional (institutional intelligence). Yang kita butuhkan bukan sekadar orang-orang dengan kualifikasi akademik tinggi, melainkan sistem yang mampu memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.
Pertama, transparansi harus menjadi prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang dapat diverifikasi mengenai kualifikasi pendidikan, pengalaman, rekam jabatan, dan potensi konflik kepentingan pejabat publik. Keterbukaan ini bukan untuk mengultuskan gelar akademik, melainkan memastikan bahwa mandat publik dijalankan dengan pertanggungjawaban yang memadai.
Kedua, kesempatan memasuki jabatan publik harus lebih adil. Partai politik perlu memperkuat kaderisasi dan seleksi calon berdasarkan rekam jejak, integritas, serta kapasitas, bukan semata-mata popularitas dan kemampuan finansial. Sistem pembiayaan politik juga perlu dibenahi agar kompetisi tidak hanya menjadi ruang bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi besar.
Ketiga, mekanisme pengawasan kekuasaan harus benar-benar berfungsi. Transparansi anggaran, keterbukaan proses legislasi, pengawasan independen, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat agar tidak ada lembaga atau pejabat yang terlalu kuat untuk dikoreksi.
Keempat, pengetahuan harus memperoleh tempat yang lebih penting dalam pengambilan keputusan. Persoalan energi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan teknologi semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika politik. Negara perlu membangun hubungan yang lebih kuat antara lembaga pemerintahan, universitas, pusat penelitian, dan masyarakat sipil. Keputusan publik harus terbuka terhadap bukti ilmiah, evaluasi, serta kritik yang berbasis pengetahuan.
Pada akhirnya, sistem yang cerdas bukan sistem yang mengandaikan bahwa para pejabatnya selalu cerdas dan berintegritas. Sebaliknya, ia dirancang dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan kepentingan. Karena itu, sistem harus memiliki mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, mendeteksi kesalahan, dan memperbaiki keputusan tanpa harus menunggu pergantian pemimpin.
Melampaui Perdebatan Selembar Ijazah
Tuntutan transparansi ijazah pejabat publik adalah hak masyarakat yang patut diperjuangkan. Namun, jangan sampai perhatian kita berhenti pada selembar dokumen, sementara persoalan yang lebih besar luput dari pengamatan. Kita perlu memeriksa bukan hanya siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana keputusan dibuat, siapa yang mengawasi, dan bagaimana kesalahan dapat dikoreksi.
Negara yang baik tidak boleh bergantung pada keberuntungan mendapatkan pemimpin yang jenius, berintegritas, dan sempurna. Negara harus memiliki sistem yang tetap mampu melindungi kepentingan publik sekalipun orang-orang yang menjalankannya berganti. Kecerdasan individu memang penting, tetapi kecerdasan sistemlah yang menentukan apakah kecerdasan tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Ijazah boleh diperiksa, gelar boleh dipertanyakan, dan kapasitas individu boleh diuji. Tetapi jangan lupa, yang paling membutuhkan ujian sesungguhnya adalah sistem yang selama ini memberi mereka kekuasaan. Sebab, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar untuk mengurus negara. Kita membutuhkan sistem kenegaraan yang cerdas agar kepintaran siapa pun yang berkuasa tidak justru digunakan untuk mengakali negara.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.