Bayang-Bayang Karhutla Besar 2015: El Nino Datang, Hutan dan Lahan Terancam

Langit malam di Desa Sungai Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tak lagi berwarna hitam. Cahaya oranye dari kobaran api memantul di balik kepulan asap, menerangi cakrawala yang biasanya gelap. Di tepi jalan yang membelah kawasan perkebunan, beberapa warga berhenti. Mereka hanya bisa menyaksikan api melahap lahan dari kejauhan.

Suasana itu terekam dalam video amatir berdurasi tujuh detik yang direkam pada akhir Juli lalu. Asap pekat menggantung di udara dan membatasi jarak pandang. Dari balik kepulan asap, nyala api tampak membentang di area yang cukup luas. Bara beterbangan mengikuti embusan angin, sementara sorot lampu kendaraan dan senter sesekali menembus kabut asap.

Pemandangan seperti ini tidak hanya terjadi di Sungai Pelang. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali bermunculan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Papua. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan lebih dari 107 ribu hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juni tahun ini. Luasan tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2019 maupun 2023, dua tahun yang juga diwarnai kebakaran hutan berskala besar.

Musim kemarau tahun ini bahkan diperkirakan belum mencapai puncaknya. Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan fenomena El Niño diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Hingga akhir Juli, indeks Niño 3.4—indikator anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menjadi acuan utama kekuatan El Niño—telah mencapai 1,56 derajat Celsius, menandakan El Niño telah memasuki kategori kuat.

Pada saat yang sama, sekitar 72,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan cakupannya diperkirakan terus meluas dalam beberapa bulan ke depan.

"Dampak utamanya fokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia," kata Ardhasena.

Kombinasi El Niño kuat dan musim kemarau yang memanjang membangkitkan ingatan pada salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Bayang-bayang 2015

Sebelas tahun lalu, Indonesia mengalami salah satu musim karhutla terburuk dalam sejarah modern. Lebih dari 2,6 juta hektare hutan dan lahan hangus terbakar, setara hampir empat kali luas Pulau Bali. Jutaan orang menghirup kabut asap selama berbulan-bulan. Ribuan sekolah terpaksa diliburkan, ratusan penerbangan dibatalkan, sementara kabut asap melintasi batas negara hingga menyelimuti Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla 2015 mencapai sekitar Rp221 triliun, setara 1,9 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat itu. Kebakaran gambut juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar yang memperburuk krisis iklim.

Kini, sejumlah indikator menunjukkan pola yang mengingatkan pada 2015. El Niño kembali menguat bersamaan dengan musim kemarau. Namun, sejumlah peneliti dan organisasi lingkungan menilai ancaman tahun ini tidak semata karena faktor cuaca.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian menilai kebakaran tahun ini bahkan berpotensi melampaui karhutla pada 2015 maupun 2019. Sepanjang Juli saja, sebanyak 778 titik panas terdeteksi di Kalimantan.

"Kebakaran tahun ini bisa jadi jauh lebih besar ketimbang kebakaran pada 2015 dan 2019," katanya.

Menurut WALHI, cuaca hanya menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko kebakaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah kondisi bentang alam yang semakin rentan akibat perubahan tata kelola lahan, terutama di kawasan hidrologi gambut.

Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat Indra Syahnanda mengatakan sekitar 7.000 dari 17 ribu hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Barat tahun ini berada di kawasan gambut.

Dari sekitar 2,39 juta hektare kawasan hidrologi gambut di provinsi tersebut, terdapat 135 izin perkebunan sawit, 35 izin pemanfaatan hutan, dan 123 izin usaha pertambangan.

Menurut Indra, pembukaan kanal-kanal untuk kepentingan berbagai aktivitas tersebut membuat air yang semula tersimpan di dalam kubah gambut mengalir keluar. Akibatnya, gambut kehilangan kelembapannya dan jauh lebih mudah terbakar ketika musim kemarau datang. El Niño memang membuat musim menjadi lebih kering. Namun, bentang alam yang telah mengalami degradasi membuat api jauh lebih mudah menyebar.

Sementara itu, Manajer Komunikasi dan Kampanye Pantau Gambut Wahyu Agung Perdana menilai ancaman kebakaran masih berpotensi meningkat karena El Nino diperkirakan belum mencapai puncaknya. Data lembaga tersebut menunjukkan terdapat 45.424 hotspot di seluruh Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan hotspot terbanyak, yakni sekitar 14 ribu titik, disusul Riau sekitar 11 ribu titik, dan Papua Selatan sekitar 5.500 titik.

"Papua Selatan ini anomali. Biasanya memang terjadi karhutla, tetapi tidak sebanyak ini," kata Manajer Komunikasi dan Kampanye Pantau Gambut Wahyu Agung Perdana kepada Katadata.

Kemunculan Papua Selatan sebagai salah satu episentrum baru karhutla bahkan belum sepenuhnya tercermin dalam pemetaan risiko pemerintah. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada 29 Juli lalu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut enam provinsi yang perlu mendapat perhatian utama, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Namun, Data Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan Papua Selatan telah masuk dalam lima provinsi dengan luas kebakaran terbesar pada semester pertama tahun ini. Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas, yakni sekitar 28 ribu hektare, disusul Riau (15 ribu hektare), Nusa Tenggara Timur (10 ribu hektare), Maluku (7 ribu hektare), dan Papua Selatan (6 ribu hektare).

Bukan Sekadar Persoalan Cuaca

Meski El Niño meningkatkan risiko kebakaran, para peneliti mengingatkan bahwa cuaca bukan penyebab utama karhutla. Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Asep Hidayat mengatakan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dipicu oleh aktivitas manusia. Fenomena iklim hanya memperkuat kondisi dengan membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar.

"Faktor iklim hanya berperan sebagai penguat yang menentukan skala dan intensitas kebakaran," kata Asep.

Karena itu, menurut dia, karhutla pada dasarnya merupakan bencana yang dapat dicegah. Pengalaman berbagai negara menunjukkan pengelolaan kebakaran yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan, restorasi ekosistem, serta keterlibatan masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla tahun ini tidak bisa semata-mata disandarkan pada El Niño. Cuaca memang menciptakan kondisi yang lebih kering, tetapi tata kelola bentang alam serta aktivitas manusia akan menentukan apakah kebakaran berkembang menjadi bencana berskala besar seperti 2015.

Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, BRIN membuka ruang diskusi mengenai pendekatan yang selama ini jarang dibicarakan di Indonesia, yakni pembakaran terkendali (prescribed burning). Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pembakaran terkendali adalah pembakaran yang sengaja dilakukan dalam kondisi dan batas tertentu untuk tujuan pengelolaan lahan.

Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, metode ini digunakan untuk mengurangi akumulasi bahan bakar alami berupa daun kering, ranting, dan semak yang dapat memicu kebakaran besar. Praktik tersebut juga dimanfaatkan untuk mempercepat regenerasi vegetasi, mengendalikan spesies invasif, serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Namun, konsep tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Pakar kebakaran hutan dan lahan Israr Akbar mengatakan pembakaran terkendali masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi, kapasitas pengawasan, serta karakteristik bentang alam Indonesia yang didominasi kawasan gambut. Menurut dia, pendekatan tersebut hanya mungkin dipertimbangkan pada lahan mineral dengan perencanaan dan pengawasan yang sangat ketat.

"Praktik ini tidak boleh diterapkan di ekosistem gambut."

Peneliti gambut Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Nisa Novita mengatakan berbagai penelitian selama lebih dari dua dekade menunjukkan hubungan yang kuat antara El Niño, meningkatnya frekuensi karhutla, dan luas gambut yang terbakar. Karena itu, perlindungan kawasan gambut tetap harus menjadi prioritas utama, sementara pembakaran terkendali hanya dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen dalam strategi pengelolaan kebakaran yang lebih luas.

Di luar persoalan teknis, tantangan lain datang dari birokrasi. Wahyu Agung Perdana menilai pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 2024 meninggalkan kekosongan dalam upaya pencegahan karhutla. Sebagian fungsi BRGM memang dialihkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi kementerian tersebut tidak memiliki jaringan petugas lapangan seperti BRGM maupun Kementerian Kehutanan.

"Belum lagi masalah efisiensi anggaran yang membuat upaya-upaya ini tidak maksimal," katanya.

Di sisi lain, Wahyu mengapresiasi peningkatan kapasitas sejumlah pemerintah daerah. Di Riau, misalnya, upaya pencegahan karhutla telah melibatkan aparat hingga tingkat desa. Beberapa daerah juga mulai menggandeng akademisi untuk memetakan wilayah rawan kebakaran.

Namun, waktu yang dimiliki Indonesia semakin sempit. Jika El Niño terus menguat hingga akhir tahun, video berdurasi tujuh detik dari Desa Sungai Pelang kemungkinan bukan sekadar potret sebuah kebakaran. Ia bisa menjadi pertanda awal musim karhutla yang berpotensi menjadi yang terbesar sejak 2015.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia akan menghadapi kebakaran besar, melainkan apakah berbagai pelajaran dari 2015 benar-benar telah diterjemahkan menjadi sistem pencegahan yang lebih baik