IKN Setelah Euforia: Dibangun, tapi Belum Hidup 

Dana sebesar Rp257,56 triliun telah digelontorkan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun, sejak pemerintahan Prabowo, proyek mercusuar Jokowi ini semakin kehilangan euforia dan nyaris senyap dari pemberitaan. Apakah IKN sedang bertransformasi menjadi ibu kota politik, atau perlahan ditinggalkan sebagai proyek mercusuar yang kehilangan gaungnya?

Dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, perjalanan menuju IKN biasanya memakan waktu sekitar 120 menit. Namun, Katadata berkesempatan melintasi jalan tol yang belum dibuka untuk umum sehingga waktu tempuh dapat dipangkas menjadi sekitar 90 menit. Jalan bebas hambatan tersebut mengarah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, wilayah yang telah lama menjadi permukiman masyarakat setempat.

Sekitar 15 menit setelah keluar dari tol, suasana berubah drastis. Pemandangan rumah-rumah warga yang berdiri berjauhan berganti menjadi kawasan megah dengan gedung-gedung modern, jalan empat ruas yang lebar, serta ruang terbuka hijau. Hamparan lahan kosong masih terlihat di antara bangunan-bangunan baru yang menjulang, menciptakan kontras antara kota yang sedang tumbuh dan ruang yang belum terbangun.

Semakin masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan, wajah IKN semakin terlihat berbeda. Hunian vertikal, hotel, dan berbagai fasilitas baru berdiri dengan desain modern dan tata ruang yang jauh lebih terencana dibandingkan kawasan di sekitarnya. Hunian vertikal pun menjadi pemandangan dominan, karena rumah tapak di IKN hanya diperuntukkan bagi pejabat setingkat menteri.

Lebih Sepi Setelah Efisiensi APBN

Aktivitas warga mulai terlihat di kawasan inti IKN. Mereka terdiri dari pekerja konstruksi, aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, hingga pelaku usaha. Sebagian tinggal di rumah susun ASN, fasilitas penginapan yang disediakan tempat kerja, maupun kawasan permukiman di sekitar IKN.

Namun, satu pemandangan cukup mencolok, yaitu anak-anak yang hampir tidak terlihat. Mayoritas penghuni IKN saat ini merupakan pendatang yang belum membawa keluarga mereka. Salah satu alasannya adalah fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya tersedia, dengan belum adanya sekolah yang beroperasi di kawasan inti IKN.

Bagi pekerja yang sehari-hari berada di IKN, perubahan kawasan ini terasa cukup cepat. Namun, kemajuan fisik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keramaian aktivitas. Misalnya saja Yani (21), pekerja keamanan di proyek Gedung Paspampres IKN, menilai kawasan tersebut sudah cukup nyaman untuk ditinggali.

“Tempat tinggal di IKN sudah nyaman. Untuk pekerja di sini kami disiapkan tempat tinggal di HPK (hunian pekerja konstruksi),” kata Yani.

Menurut Yani, suasana IKN memang mulai lebih hidup, terutama ketika akhir pekan atau saat ada kegiatan tertentu. Sejumlah fasilitas wisata seperti jembatan kaca dan glamping sesekali dibuka untuk acara, sementara kawasan Istana juga dap dikunjungi masyarakat. Namun, menurutnya, geliat ekonomi justru tidak seramai ketika pembangunan IKN masih berada pada tahap awal.

“Awal pembangunan ramai yang beli, ada pekerja konstruksi, terus PNS-PNS juga. Pas efisiensi (APBN) ini malah sepi, banyak karyawan yang dikurangi dan banyak PNS yang jadi tidak tinggal di sini,” ujarnya.

Menciptakan Ekonomi Baru atau Sekedar Memindahkan?

Di balik gedung-gedung modern dan kawasan hunian yang tertata, geliat ekonomi IKN belum menunjukkan keramaian seperti pusat kota yang telah matang. Aktivitas komersial mulai bermunculan di sekitar kawasan hunian dan perkantoran, tetapi sebagian besar masih berputar pada kebutuhan sehari-hari penghuni dan pekerja. Restoran, kafe, warung makan, hingga minimarket menjadi wajah utama aktivitas ekonomi di kawasan inti IKN.

Safira (20), pegawai Indomaret di Rusun ASN 4, mengatakan aktivitas jual beli tetap berjalan setiap hari. Namun, dibandingkan tempatnya bekerja sebelumnya di Sepaku, toko tersebut masih relatif sepi.

“Di IKN ramai kalau ada acara-acara atau kunjungan tertentu saja. Sehari-hari tetap ada transaksi dari penghuni rusun,” kata Safira.

Jika minimarket mulai menemukan pasarnya dari penghuni rusun, kondisi berbeda dialami pelaku UMKM. Dian (53), pemilik kedai Sahabat Berkah di Sepaku, baru mencoba berjualan di kawasan IKN melalui sebuah bazar.

Dian merasakan perubahan aktivitas ekonomi sejak pembangunan IKN dimulai. Ketika pembangunan berlangsung masif, kawasan Sepaku justru ikut menikmati limpahan aktivitas karena pekerja konstruksi dan pegawai yang bekerja di IKN masih banyak tinggal di kawasan tersebut. Namun, setelah hunian seperti rusun ASN dan HPK mulai digunakan, sebagian konsumen berpindah ke dalam kawasan IKN.

“Sebelum IKN jadi, sebelum ada rusun, pegawai IKN tinggalnya di kota sekitar seperti Sepaku. Orang-orang ngekos di situ. Dari daerah yang biasa sepi, ada IKN jadi luar biasa ramai,” ujarnya.

Kini kondisinya berubah. Menurut Dian, penjualan di Sepaku menurun karena sebagian pekerja dan pegawai yang sebelumnya menjadi konsumen telah berpindah ke hunian di dalam kawasan IKN. 

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah IKN benar-benar berhasil menciptakan pusat ekonomi baru, atau justru hanya memindahkan aktivitas ekonomi dari kawasan di sekitarnya ke dalam kawasan ibu kota baru? 

Pembangunan Berlanjut, Target 2028 Dikejar 

Pertanyaan tersebut juga menjadi perhatian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang mengatakan pembangunan IKN tidak berhenti pada penyelesaian kawasan pemerintahan. Pemerintah tetap menargetkan Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028, sekaligus membangun ekosistem masyarakat dan ekonomi di sekitarnya yang memiliki konsep forest city, smart city dan sponge city. 

Menurut Basuki, aktivitas pembangunan IKN masih terus berjalan baik dari pemerintah maupun swasta. Keberlanjutan investasi swasta menunjukkan kepercayaan terhadap prospek IKN masih ada. 

“Saya lebih melihat kenyataan di lapangan bahwa investasi masih terus berjalan,” kata Basuki dalam paparannya di IKN, Senin (17/8).

Basuki menyebut pemerintah tetap melanjutkan pembangunan menuju target 2028. Untuk 2027, OIKN memiliki pagu indikatif sekitar Rp6,7 triliun, dengan sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Jangan Sampai Jadi Kota Hantu

Pembangunan fisik IKN yang terus berjalan belum otomatis membuatnya menjadi kota yang hidup. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan IKN saat ini masih berada dalam tahap membangun ekosistem kota. 

“IKN itu kota yang sedang dibangun, jadi ekosistemnya belum terbentuk. Ekosistem kota berarti kota yang hidup dan didukung oleh sistem pelayanan. Masalahnya, siapa yang dilayani kalau penduduknya belum ada?” kata Yayat kepada Katadata, Sabtu (16/8).

Menurut Yayat, tantangan utama IKN adalah menentukan fungsi yang menjadi penggerak utama kota. Jika hanya mengandalkan fungsi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi IKN dinilai tidak akan berlangsung cepat. Karena itu, pemerintah perlu membangun fungsi pendukung seperti pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, dan jasa yang dapat menarik orang untuk datang, bekerja, tinggal, dan beraktivitas di IKN.

Yayat menilai IKN tidak perlu dipaksakan langsung menjadi kota besar seperti Jakarta. Pembangunan fisik yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, justru dapat membuat IKN berisiko menjadi kota hantu,

Menurut dia, pemerintah dapat menghidupkan ekonomi IKN secara bertahap sembari melengkapi infrastrukturnya. IKN juga dapat dikembangkan bersama Balikpapan dan kawasan sekitarnya sebagai satu kesatuan kota, sehingga masyarakat tidak harus tinggal di IKN untuk bekerja dan beraktivitas di sana.

Ekonom Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mengatakan keberhasilan IKN seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah gedung atau nilai investasi, tetapi dari pertumbuhan penduduk permanen, lapangan kerja swasta, perusahaan yang beroperasi, konsumsi rumah tangga, aktivitas UMKM, serta investasi swasta yang benar-benar terealisasi. 

“Semakin kecil ketergantungan terhadap belanja pemerintah, semakin kuat indikasi IKN telah memiliki mesin ekonomi sendiri,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (18/8).

Pembangunan boleh terus berjalan, tetapi IKN harus membuktikan dirinya mampu hidup tanpa terus bergantung pada belanja pemerintah. Sebab, kota bukan sekadar soal gedung, tetapi tentang kehidupan yang tumbuh di dalamnya.