Berita OIKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengklaim investor tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak guna tanah termasuk Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar memberikan dampak ekonomi kepada daerah.

OIKN menyatakan telah menyiapkan beberapa insentif fiskal untuk tarik investasi, setelah MK batalkan hak atas tanah selama 190 tahun.

Enam kontrak baru ditandatangani untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk pembangunan kompleks DPR-MPR.

Otorita IKN resmi menandatangani tiga kontrak senilai Rp3 triliun. Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif. Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya kualitas, estetika, dan keberlanjutan proyek.

Pembangunan fisik tahap kedua IKN difokuskan kepada Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

IKN menjadi tuan rumah kegiatan International Capacity Development Program (ICDP) for Coal Regions in Transition, yang membantu wilayah-wilayah penghasil batu bara untuk beralih ke energi terbarukan.

Mahakam Investment Forum 2025 menjadi wadah untuk menjajaki potensi kerja sama lintas sektor dan memperkuat keterlibatan dunia usaha serta negara sahabat dalam pembangunan IKN.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Otorita IKN dalam memastikan seluruh pegawai dan masyarakat di kawasan Nusantara untuk selalu sehat dan produktif.

Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menyambut kepindahan sekitar 4.100 orang aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

Otorita IKN menanam 700 pohon di DAS Sanggai Kolam Retensi G03 IKN, Sabtu (27/9/), sebagai bagian upaya memelihara ekosistem IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa regulasi ini memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

HIPMI bertujuan untuk menjajaki potensi kerjasama dalam meningkatkan keterlibatan pengusaha lokal pada pembangunan IKN.

Kantor Pusat Basarnas akan dibangun di atas lahan seluas 0,75 ha, bersebelahan dengan kompleks perkantoran Yudikatif di KIPP IKN.

Di lapangan perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa/kelurahan yang terdampak adanya IKN.