Ujian Tiga Bencana dan Kegagapan Negara Menghadapi Krisis

Sejumlah bencana besar melanda Indonesia dalam tiga pekan terakhir. Gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah wilayah, sementara erupsi Gunung Anak Krakatau kemudian mengganggu aktivitas beberapa provinsi hingga melumpuhkan penerbangan.

Rentetan bencana itu juga menjadi ujian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan seberapa cepat negara mampu bergerak ketika beberapa ancaman datang dalam waktu berdekatan.

Desakan agar pemerintahan Prabowo lebih cepat menangani bencana juga mulai marak. Permintaan pemerintah lebih 'gercep' datang dari warganet, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, politikus Senayan, hingga negara tetangga.

Terbaru, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah segera memadamkan karhutla karena dampaknya telah merembet ke persoalan sosial, pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan.

"Bagaimana penanganan masing-masing masalah ke depan itu harus segera ada solusinya," kata Puan di Gedung DPR, Selasa (8/9).

Hingga saat ini, penanganan dampak tiga bencana tersebut belum sepenuhnya tuntas.  Pengungsi NTT, misalnya, hingga pekan lalu belum sepenuhnya kembali ke tempat tinggal mereka.  Sementara ribuan titik panas yang menjadi penyebab kebakaran hutan di berbagai pulau belum tertangani secara menyeluruh. 

Belum selesai dengan itu, Gunung Anak Krakatau erupsi dan mengakibatkan sejumlah bandara seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpaksa ditutup sejak Minggu (6/9) hingga Selasa (8/9) dini hari. Dampaknya 2.961 penerbangan terganggu dan sebanyak 341 ribu penumpang terkena pembatalan, penundaan, dan pengalihan rute. 

Ketiga bencana tersebut memiliki karakter berbeda dalam penanganannya. Rentetan bencana tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: seberapa siap pemerintah menghadapi bencana yang terjadi secara simultan?

Terlihat Gagap

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah masih terlihat gagap menghadapi bencana yang datang secara bersamaan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kurangnya persiapan pemerintah dalam fase pencegahan atau pra bencana. 

"Jadi mitigasinya kelihatan sekali agak kurang baik, bantuan-bantuan lebih banyak dari masyarakat sendiri. Jadi pemerintah sepertinya kurang gercep," kata Trubus kepada Katadata.co.id, Rabu (10/9).

Menurut Trubus, koordinasi di lapangan juga dianggap belum optimal dalam menyiapkan mitigasi bencana. Akibatnya, saat sebuah daerah ditimpa bencana, masyarakat dilanda kebingungan sehingga tak bisa berbuat banyak demi menyelamatkan jiwa mereka. Dia juga mencontohkan saat banjir besar melanda Sumatra pada akhir November 2025 lalu.

"Indikasinya kalau masyarakat bingung, korbannya banyak," kata Trubus.

"Di Aceh itu air bah datang tiba-tiba, masyarakat bingung kok banyak air. Akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa," lanjutnya.

Lemahnya mitigasi terlihat dari minimnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. Trubus mencontohkan, Gubernur Jakarta Pramono Anung hanya mengarahkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik, namun tak ada kebijakan serupa WFH bagi para pekerja saat Ibu Kota terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. "Akhirnya saat terjadi bencana, masyarakat jalan sendiri-sendiri," kata Trubus.

Sorotan juga muncul kepada cara Prabowo mengorkestrasi penanganan bencana, termasuk keputusannya pergi ke Vladivostok, Rusia, pada 2-4 September di tengah penanganan karhutla dan dampak gempa NTT.  Prabowo sendiri baru terbang ke Flores, NTT pada 22 Agustus 2026 atau satu pekan setelah wilayah tersebut dihantam lindu dengan magnitudo 7. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, alasannya tak langsung datang ke lokasi bencana karena memberikan kesempatan instansi daerah untuk hadir terlebih dulu. menilai kedatangan terlalu banyak pejabat pemerintah pusat pada tahap awal penanganan bencana berpotensi mengganggu konsentrasi petugas di lapangan.

"Sengaja saya di awal-awal tidak mau datang, karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung,” kata Prabowo saat memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Alam NTT di Kabupaten Nagekeo pada Rabu (26/8).

Warganet juga menyoroti pemerintah pusat yang dianggap kalah cekatan dengan Pemprov Jakarta dalam mengumumkan langkah mitigasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Lewat akun media sosialnya pada Minggu (6/9), Pramono Anung mengumumkan arahan kepada warga Jakarta untuk terhindar dari dampak negatif abu vulkanik Anak Krakatau. 

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, penanganan bencana bukan semata-mata soal kehadiran presiden di lokasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah tidak adanya satu penanggung jawab yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan penanganan sekaligus mengakses anggaran secara cepat ketika bencana terjadi.

Ia membandingkannya dengan penanganan tsunami Aceh pada 2004 dan pandemi Covid-19. Saat itu, Kuntoro Mangkusubroto dan Doni Monardo masing-masing diberi kewenangan besar untuk mengoordinasikan penanganan krisis.  Intinya siapa yang tanggung jawab? Karena presiden tidak mungkin (langsung) mengurus," kata Agus.

Dengan kata lain, menurut Agus, persoalan penanganan bencana bukan hanya apakah presiden hadir di lokasi, melainkan siapa yang memiliki mandat untuk memastikan pemerintah bergerak ketika pemimpin negeri ini tidak berada di sana.

BNPB dan Masalah Kurangnya Anggaran

Di sini peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menjadi vital. Ini karena dalam sistem penanggulangan bencana nasional, BNPB memiliki peran  mengoordinasikan penanganan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ketika bencana terjadi di banyak wilayah secara bersamaan, kapasitas koordinasi lembaga ini menjadi semakin krusial.

Namun, lembaga yang dituntut menjadi salah satu penggerak utama respons bencana tersebut justru menghadapi keterbatasan anggaran. Lembaga yang dipimpin Suharyanto itu mengakui masih ada kekurangan dalam menangani bencana. Salah satunya soal pemenuhan logistik hingga pasokan air bersih korban gempa NTT yang terhitung lambat. 

"Kami bekerja keras dan cepat memenuhi kebutuhan masyarakat di pengungsian dan memperbaiki kekurangan yang terjadi," kata Suharyanto pada 21 Agustus lalu.

Tak hanya itu, BNPB terkendala kurangnya anggaran untuk menangani bencana. Anggaran BNPB tahun ini sempat menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir, yakni hanya Rp 491 miliar.

Dengan demikian, anggaran BNPB pada tahun ini awalnya menjadi yang terendah selama 10 tahun terakhir. Sebelum tahun ini, anggaran BNPB terendah terjadi pada 2019, senilai Rp 610 miliar.

Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, anggaran BNPB ditetapkan sebesar Rp1 triliun. Nilai itu meningkat signifikan hingga 104,3% dari APBN 2026

Menurut Agus Pambagio, persoalannya yang terjadi bukan semata BNPB kekurangan uang, tetapi tidak adanya kewenangan yang cukup untuk mengakses dan menggerakkan dana ketika bencana terjadi. Hal-hal seperti ini menurutnya bisa diatasi jika ada satu orang atau lembaga yang ditunjuk menjadi koordinator utama penanganan bencana.

"Kalau ada koordinator, dia lapor keperluan kepada presiden, maka presiden bisa langsung memerintahkan (lembaga lain)," kata Agus.

Sedangkan Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah untuk membenahi tahapan penanganan bencana. Dari sisi pra bencana, pemerintah perlu menyediakan dana yang juga cukup ke daerah, mengedukasi masyarakat, hingga menyiapkan jalur evakuasi. Saat terjadi bencana, pemerintah juga perlu aktif memberikan informasi kepada masyarakat untuk mencegah jatuhnya korban.

"Penanganan pasca bencana itu (juga) belum optimal. Untuk bangun rumah lagi, relokasi, bangun jembatan yang rusak itu kan biaya besar," kata Trubus.

Jadi Pelajaran Bagi Pemerintah

Istana membantah anggapan pemerintahan Prabowo kurang responsif dalam menangani bencana. Menurut Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari, Presiden telah memastikan semua persoalan domestik, termasuk bencana karhutla hingga gempa NTT telah tertangani dengan baik sebelum melawat ke Rusia.

Qodari mengatakan, Prabowo telah terbang langsung ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatra Selatan pada 22 hingga 24 Agustus untuk memastikan penanganan kebakaran hutan berjalan baik. Presiden juga mendatangi langsung Kabupaten Nagekeo, NTT, pada 26 Agustus untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak gempa.

"Sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo selalu memastikan lebih dulu bahwa semua persoalan di dalam negeri sudah ditangani dengan baik," kata Qodari dalam keterangan tertulis pada Senin (7/9).

Prabowo juga menggelar rapat melalui konferensi video pada Senin (7/9). Rapat tersebut secara khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta dampak gempa bumi di NTT. Dalam rapat, Prabowo menjanjikan peningkatan  anggaran untuk mitigasi bencana. 

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kemampuan menghadapi bencana karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api atau Ring of Fire. Kondisi ini menurutnya membuat berbagai wilayah rentan terhadap bencana alam.  “Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengakui masih terdapat keterlambatan di lapangan, terutama dalam menangani kebakaran hutan. Presiden menginstruksikan tambahan helikopter, pompa air, dan armada pemadam kebakaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan. Pemerintah juga akan menambah ekskavator berukuran kecil di desa-desa yang  rawan kebakaran hutan.

Selain itu, dia memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk memperkuat kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana. Prabowo meminta kabinetnya menyusun rencana induk penanganan bencana secara menyeluruh dan masif.

“Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, kita gunakan prinsip ‘lebih baik lebih dari pada kurang’,” ujar Prabowo.

Pemerintah kini menjanjikan penguatan anggaran dan kapasitas penanggulangan bencana. Namun, setelah lindu, karhutla, dan erupsi gunung berapi datang hampir bersamaan, ujian sebenarnya bukan hanya tambahan anggaran yang disiapkan. Ujian berikutnya adalah apakah negara bisa bergerak bersamaan ketika bencana datang lagi.

Sebab, bagi warga yang berada di tengah bencana, ukuran kesiapan negara pada akhirnya sederhana: seberapa cepat bantuan datang ketika mereka membutuhkannya.