Tiga Menkeu, Satu Masalah: Menjaga APBN di Tengah Ambisi Prabowo

Pekan lalu, undangan makan siang datang dari Purbaya Yudhi Sadewa untuk para reporter yang biasa meliputnya, bertepatan dengan satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam suasana santai, cerita mengalir tentang beratnya beban sebagai bendahara negara hingga optimisme terhadap perekonomian Indonesia.

Namun hanya berselang enam hari, jabatan Purbaya harus berakhir. Presiden Prabowo Subianto memutuskan kembali mengganti menteri keuangan. Suahasil Nazara kini menjadi orang ketiga yang menduduki kursi bendahara negara di pemerintahan yang baru berjalan kurang dari dua tahun.

Apa Sebenarnya yang Dicari Prabowo?

Tiga figur menteri keuangan yang ditunjuk Prabowo memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda untuk mengelola keuangan negara.

Sri Mulyani Indrawati datang dengan pengalaman panjang sebagai teknokrat fiskal dan penjaga kredibilitas APBN. Ia merupakan menteri keuangan yang telah melewati dua krisis besar dan bekerja di bawah tiga presiden. Sedangkan Purbaya yang berasal dari luar birokrasi Kementerian Keuangan, hadir dengan semangat yang berapi-api dan janji untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Tidak ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan Prabowo mengganti Purbaya dari posisi menteri keuangan. Namun, Purbaya yang ditemui usai serah terima jabatan dengan Suahasil membuka kemungkinan, pencopotannya terkait dengan rotasi besar-besaran yang baru dilakukannya di Ditjen Pajak. “Sebagian iya,” ujar Purbaya. 

Purbaya mengaku sebelumnya telah menduga akan dipecat, tetapi baru mendapatkan kepastian saat menerima telepon dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno pada Senin (14/9). 

Kini, Prabowo memilih Suahasil Nazara, teknokrat ya telah lama berada di dalam Kementerian Keuangan. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin (14/9), Suahasil mengaku mendapat pesan dari Prabowo untuk menjaga kredilitas keuangan negara dan memastikan defisit APBN di bawah 3%. 

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil. 

Namun, ia juga menyebut bahwa APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus dapat menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Ambisi Besar Prabowo di Tengah Dompet Tipis APBN

Menjadi bendahara negara di pemerintahan Prabowo adalah pekerjaan sulit. Prabowo memiliki daftar panjang program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Dua program yang paling mencolok adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kebutuhan anggarannya mencapai ratusan triliun. Di luar itu, ada program tiga juta rumah, sekolah rakyat, hingga yang terbaru yakni insentif untuk pembukaan rekening bank. 

Padahal, APBN sudah memiliki kewajiban-kewajiban alokasi anggaran, antara lain pendidikan sebesar 20% terhadap belanja negara dan kesehatan sebesar 5%. Selain itu, ada kewajiban pembayaran utang yang porsinya sudah mencapai 15% dari belanja negara. 

Di tengah ruang fiskal yang terbatas tersebut, pemerintah sempat memasukkan sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Namun, skema tersebut tidak bisa terus digunakan. Mahkamah Konstitusi (MK) kini telah melarang penghitungan anggaran MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan dan wajib diterapkan paling lambat pada 2028.

"MBG hingga Kopdes ini kunci beban APBN yang seharusnya diatur ketat, tinggal Menkeu yang baru akan bagaimana" ujar Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira saat dihubungi, Senin (14/9). 

Bhima menduga, kemungkinan ada beberapa persoalan yang sebenarnya menjadi latar belakang dicopotnya Purbaya. Salah satunya adalah masalah koordinasi antara Purbaya dan jajaran Kementerian Keuangan yang kemungkinan cukup parah.

"Salah satunya soal restitusi pajak yang ditahan, dan masalah pengelolaan anggaran negara," kata Bhima.

Bhima mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan fiskal, khususnya perpajakan. Ia menilai ketidakpercayaan atau distrust tidak lagi hanya berada di level pelaku usaha dan publik, tetapi merambah ke berbagai lini seiring upaya pemerintah mengejar penerimaan negara hingga akhir tahun.

Menurut Bhima, sejumlah langkah yang dilakukan Purbaya untuk meningkatkan penerimaan juga menimbulkan kebingungan karena tidak disertai kajian dan transparansi yang memadai. Di sisi lain, Purbaya dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mendorong pengendalian belanja yang sebenarnya belum menjadi prioritas, terutama di tengah berbagai tekanan terhadap keuangan negara.

"Harusnya dari awal Purbaya bisa rem belanja yang belum prioritas, apalagi menghadapi bencana beruntun. Tapi, dia juga lemah," kata Bhima.

Meski demikian, Bhima menilai defisit APBN sebenarnya tidak akan jebol atau melebih 3% terhadap PDB sekalipun Purbaya tetap menjadi menkeu. "Mereka melakukan financial engineering, otak-atik anggaran off budgeting, seperi tarik keuntungan dari Danantara dan lainnya," kata dia. 

Purbaya sebelumnya sempat mengungkapkan rencana pemerintah menarik keuntungan dari Danantara sebesar Rp 120 triliun guna mengisi kas negara. Dana tersebut sebenarnya tak masuk dalam target APBN 2026, dapat dihitung sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP dan mampu menurunkan defisit APBN.

Suahasil, APBN, dan Pekerjaan Rumah dari Era Purbaya 

Pergantian posisi menteri keuangan dari Purbaya ke Suahasil mendapatkan respons positif dari pelaku pasar. IHSG berbalik naik menjelang penutupan usai kabar reshuffle. Latar belakang Suahasil dinilai dapat menjadi modal untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, setiap figur yang menduduki posisi menteri keuangan memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola anggaran.  Namun, ia menekankan pentingnya kemampuan menkeu untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal, terutama ketika pemerintah tengah menyiapkan RAPBN 2027. 

Saat ini, menurut dia, pelaku pasar cenderung lebih sensitif terhadap ketidakpastian. Ketidakjelasan mengenai arah kebijakan fiskal dapat membuat pasar bereaksi lebih cepat melalui pergerakan nilai tukar dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Rizal Taufikurahman. "Yang diuji adalah apakah pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal, kredibilitas APBN, dan konsistensi kebijakan di tengah tekanan belanja yang makin besar," kata Rizal.

Ia menilai, Suahasil memiliki keunggulan dari sisi kontinuitas karena telah lama berada di lingkungan Kemenkeu dan memahami arsitektur fiskal serta birokrasi kementerian tersebut. Pengalaman ini dapat membantu Suahasil menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mengurangi ketidakpastian yang muncul akibat pergantian menteri.

Namun, pengalaman tersebut juga menjadi tantangan. Sebagai bagian dari pemerintahan sebelumnya, Suahasil harus menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ke depan tetap berpijak pada disiplin anggaran dan tidak semata mengikuti kebutuhan politik jangka pendek.

"Ia harus menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak sekadar mengikuti kebutuhan politik jangka pendek," ujar Rizal.

Ia menekankan, pekerjaan rumah Suahasil bukan sekadar memastikan defisit tetap berada di bawah 3%. Ia juga harus meyakinkanp pelaku pasar bahwa peningkatan belanja pemerintah tidak akan mengorbankan kesehatan APBN, mendorong lonjakan utang, atau mengganggu kepercayaan terhadap kebijakan fiskal.

"Dalam fiskal, kredibilitas jauh lebih mahal," ujar Rizal.

Persoalan pengelolaan keuangan negara mungkin bukan sekadar menemukan sosok yang tepat. Selama daftar program prioritas pemerintah tetap panjang dan menyerap anggaran besar, bendahara negara akan selalu berada dalam posisi sulit, terjepit di antara ambisi Presiden dan kemampuan APBN.