Persoalan pokoknya adalah bagaimana mencari pola yang paling optimal bagi pembangunan wilayah Maluku. Kita harus belajar dari pengalaman di Aceh, Kalimantan dan Papua. Dana yang ada ternyata tidak termanfaatkan secara maksimal untuk pembungan riil di daerah tersebut. Sementara itu, ada contoh bagus pembangunan Aceh pasca tsunami oleh BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Hasil yang dibangun sangat riil. Pola ini yang juga bisa diterapkan untuk pembangunan Maluku dan wilayah-wilayah lainnya.
Ini yang dimaksud dengan konsep development fund yang sedang didalami oleh Bappenas?
Ya. Ide pemikirannya, ada bagian dana perolehan negara dari penjualan gas Blok Masela yang dialokasikan khusus untuk pembangunan Maluku. Menteri Keuangan kan menyatakan, tidak apa-apa negara hanya menerima sekitar $ 39,6 miliar dari onshore, asalkan ada multiplier effect bagi rakyat Maluku. Saya sampaikan, baik Pak Menteri, kalau begitu saya menjamin negara dapat $ 39,6 miliar, tapi saya akan tetap pilih offshore. Hanya saja, sisa penerimaan negara lainnya sekitar $ 12 miliar akan khusus digunakan untuk pembangunan Maluku. He-he-he…
Bagaimana pengelolaan dana tersebut?
Dana itu nantinya dikelola oleh badan khusus, semacam Badan Otorita. Ini idenya pak Sofyan Djalil (Kepala Bappenas). Jadi, akan dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Maluku, seperti BRR Aceh. Badan ini akan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah di awal 2019. Dana yang akan dikelolanya sekitar Rp 5 triliun per tahun selama 24 tahun, yang dimulai sejak 2025. Dana ini berasal dari hasil penjualan gas dan kondensat Blok Masela, yang khusus dialokasikan untuk Maluku senilai $ 12 miliar tadi.
Untuk apa saja dana itu akan digunakan?
Dana ini dapat dipergunakan untuk pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, atau investasi bisnis. Prioritas utamanya adalah pembangunan Maluku bagian Selatan, yang sudah harus disiapkan sejak 2019 bersama seluruh pihak di Maluku.
Apa saja sektor-sektor yang perlu direncanakan untuk dibangun?
Di Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, listrik dan akses menjadi kebutuhan utama. LNG (gas alam cair) dari Masela nantinya bisa dialirkan ke pembangkit listrik di pulau-pulau di kawasan tersebut.
Soal Akses?
Salah satunya dengan perpanjangan landasan lapangan terbang di Saumlaki dan Moa, agar bisa didarati pesawat Boeng 737 untuk rute penerbangan internasional Saumlaki-Darwin dan Moa-Darwin yang cuma memakan waktu 45 menit. Sebagai penunjang, perlu juga dibuka kantor imigrasi di Saumlaki dan Moa. Dengan begitu, industri pariwisata Maluku bisa dikembangkan, dan menjadi salah satu pusat destinasi wisata utama di Indonesia Timur. Hal lain yang perlu juga dibangun, yaitu jalur laut ke Surabaya.
Bagaimana tentang potensi perekonomian lainnya?
Selain pariwisata, potensi daerah lainnya yang bisa dikembangkan yakni industri perikanan, rumput laut, peternakan yaitu kerbau moa, kelapa dan kopra. Intinya, bagaimana dana Masela bisa digunakan untuk membangun Maluku berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Bukan membangun infrastruktur, seperti pipa, yang bukan merupakan kebutuhan langsung mereka.
Masalahnya dana itu baru bisa dinikmati pada 2025…
Selama Masela belum menghasilkan gas, ada dana CSR dari Inpex sebagai kontraktor yang bisa digunakan untuk mulai melakukan berbagai program pemberdayaan. Selain itu, ada sejumlah program yang akan dilakukan oleh SKK Migas dan pemerintah pusat. Salah satunya, yaitu pengiriman tenaga kerja dari Maluku ke Batam dan Karimun sebagai bagian dari pengerjaan proyek Masela.
Hingga kini belum ditentukan opsi offshore atau onshore yang akan dipilih…
Untuk bisa memproduksi gas pada 2024, maka opsi mana yang dipilih harus segera ditentukan. Dengan ini, maka persetujuan Plan of Development (POD) Blok Masela bisa segera dikeluarkan. Selanjutnya, perlu sekitar dua setengah tahun untuk membuat FEED (Front End Engineering Design) dan melakukan proses tender hingga 2018, untuk kemudian membuat putusan final apakah proyek akan dilanjutkan atau tidak.
Jadi, meski POD sudah dikeluarkan, proyek ini belum tentu berlanjut?
Ya, keputusan akhir ada di tahap Final Investment Decision (FID) di akhir 2018. Pemerintah dan kontraktor sama-sama memiliki hak untuk memutuskan apakah proyek akan berlanjut atau tidak. Sebab, di tahap ini berbagai kalkulasi bujet sudah lebih terukur.
Di tengah harga minyak yang anjlok, seberapa tinggi keseriusan Inpex saat ini?
Mereka sangat serius. Beberapa kali CEO nya pun datang ke SKK Migas untuk siap menjelaskan berbagai hal teknis yang diperlukan. Dana yang sudah mereka keluarkan pun kan tidak sedikit. Selama 16 tahun sejak 2000, mereka sudah mengeluarkan dana sekitar $ 1,5 miliar.
Bagaimana dengan keinginan Pertamina untuk masuk ke Blok Masela?
Masa kontrak blok ini baru akan berakhir pada 2028. Tapi, bisa saja Pertamina masuk lebih cepat sepanjang ada kesepakatan business to business dengan pihak Inpex dan Shell yang kini menguasai participating interest (hak kelola) di blok Masela.