Karena kebijakan jaminan penuh tidak diberikan, dan adanya selisih pendapat antara Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka Menteri Keuangan tidak memiliki opsi ideal tersebut. Pilihan menutup bank pada saat adanya ancaman krisis keuangan global, tidak tersedia. Sebab, ada kekhawatiran (penutupan bank akan) memicu efek berantai dari segi psikologis dan kepanikan nasabah yang tidak dijamin. Jadi, pilihan terbatas pada menyelamatkan.
Bila anda mengetahui bahwa biaya bailout akan mencapai Rp 6,7 triliun, apakah Century akan tetap di-bailout?
Kalaupun saya mengetahui biayanya Rp 6,7 triliun, saya tidak akan mengubah keputusan. Sebab, yang diselamatkan adalah ribuan triliun aset perbankan, serta stabilitas sistem keuangan yang harus dijaga. Yang berbeda adalah proses due dilligence yang harus dipenuhi oleh BI dan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebab, dana LPS hanya 11 triliun. (Padahal) untuk menyelamatkan satu bank (Century) sudah habis hampir 70 persen. Bagaimana kalau ada bank lain yg terancam? Juga adanya due dilligence dari lembaga terkait lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, atau bahkan melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian kalau mengetahui kebrobrokan bank sedemikian parah dan dalam.
Artinya kebijakan soal bailout tetap tidak berubah?
Ini memang tidak mengubah dasar logika bahwa yang diselamatkan Menteri Keuangan adalah sistem keuangan dan perbankan. Tugas Menteri Keuangan adalah menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis global. Jadi, bukan menyelamatkan satu bank yang kebetulan bobrok.