Sebelum Obat Corona Ditemukan, Vaksin Paling Ampuh Adalah Kedisiplinan

Kendala lain yang masih mengikuti penanganan virus corona adalah masyarakat yang belum disiplin memakai masker, terkait ini ada upaya khusus?

Ada peraturan daerah. Ini Perda Nomor 1 Tahun 2019. Nah, perda ini menjadi bagian dari penguatan kita untuk bisa menyampaikan pesan memakai masker itu menjadi penting. Ini sebetulnya perda ini terlahir sebelum Inpres sanksi pelanggaran protokol Covid-19. Ini disepakati dengan DPRD dan menjadi penguatan bersama penyelenggaraan. Protokol kesehatan itu harus kita lakukan bersama. Kami tidak berharap pada second wave, third wave dan seterusnya. Tentu harus saling sama-sama menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan.

Saya ingin menyampaikan bahwa masker ini menjadi bagian penting di dalam proses pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Kemarin tanggal 7 Agustus, Pak Mendagri dan ibu Ketua Umum Penggerak PKK meluncurkan gerakan 26 juta masker. Ini adalah urunan dari berbagai elemen dan dari 38 kabupaten/kota serta dari pemprov.

Jadi ini gerakan maskerisasi, gerakan untuk menggunakan masker lebih massif lagi dan terus dilakukan di berbagai daerah, berbagai elemen, berbagai komunitas. Pola yang kami lakukan melalui community development, melalui kampung tangguh yang sekarang sudah 1.509 orang. Sekarang kampung tangguh ini kami harapkan jadi ketangguhan sosial. Ketangguhan masyarakat. Tentu diharapkan mereka bisa menoleh ke kanan, ke kiri tetangganya untu saling menjaga dan melindungi satu dan lainnya.

Untuk tenaga kesehatan ada bantuan khusus?

Sebetulnya untuk Pemerintah Pusat ini sudah cepat turun untuk tenaga kesehatan yang mereka ternyata gugur dalam tugas. Kami ingin menyampaikan ada 27.100 APD  pelindung diri) (alatyang telah diberikan oleh Pemprov Jatim. Kemudian ada jalur khusus masuk SMA bagi anak tenaga kesehatan, dokter maupun perawat. Kami memberikan kuota 3.718 anak yang kemarin memiliki putra-purti yang SMA dan SMK mengikuti PPDB. Kemudian santunan Rp 300 juta dari Kemenkes. Kemudian dari bulan Maret kita sudah menyiapkan safe house di dua hotel yang disediakan pemprov.

UMKM menjadi salah satu yang terpukul pandemi corona, di Jatim bagaimana membantu mereka?

Ini yang dilakukan oleh Bank Jatim, jadi memang proses kami untuk melakukan integrasi, sinergi, dan kolaborasi dengan seluruh elemen memang harus maksimal sekali, termasuk di dalamnya adalah stimulus dari Bank Jatim dan Bank UMKM. Kami sebetulnya juga selalu koordinasi dan evalusi secara intensif bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga pembiayaan atau leasing. Karena mereka yang kebetulan mendapat pinjaman dan harus mengembalikan diperbolehkan mengajukan relaksasi di lembaga leasing atau perbankan.

Ini adalah apresiasi kami kepada pelaku UMKM sebetulnya dan masyarakat Jatim, kami ingin memberikan kelonggaran pajak, ingin membebaskan denda keterlambatan pembayaran pajak. Terus kami lakukan dari April sampai 31 Agustus.

Saya ingin menyampaikan bahwa survei SMRC terakhir, PHK (pemutusan hubungan kerja) di Jatim terendah se-Jawa kalau dibandingkan dengan Jateng, Jabar, Jakarta, serta Banten sebetulnya. Ini adalah kerja investasi Jatim. Semester I-2020, kami tumbuh 59,2% year on year. Lebih tinggi dari nasional yang 1,8%. Ini realisasi investasinya, tertinggi untuk PMDN itu Pasuruan. Tertinggi untuk PMA, Surabaya.

Ketika kasus di Jatim mulai menanjak beberapa bulan lalu, ada beberapa kota/kabupaten seperti Sidoarjo, Gresik dan Surabaya, yang justru tidak mau PSBB. Terkait itu, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah masih terjadi kendala semacam itu?

Saya bersyukur bahwa saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, ini solid sekali. Kami langsung turun, jadi misalnya saya minta izin Pak Kapolda, untuk minta Pak Kapolres misalnya evakuasi di mana, di mana. Saya harus melakukan beberapa hal detail tentu sih saya datangi misalnya ke pendopo Sidoarjo, saya datang. Kemudian ke pendopo Gresik saya datang. Ke pasar saya datang. Ke kampung-kampung tangguh saya datang. Ke perusahaan di Sidoarjo dan Gresik, saya datang.

Kami sering datang bahkan bertiga dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Di Surabaya pun dari jajaran Polsek dan Danramil itu tetap efektif. Jadi, ya kalau ada keputusan-keputusan yang sudah diambil kepala daerah yang bersangkutan, tapi untuk bisa mengkoordinasikan di lini terbawah, ya kami turun. Jadi kira-kira seperti itu. Pak Kapolda bahkan sering rakor virtual bersama Pak Kapolsek. Jadi ya sudah kami melapisi saja.   

Banyak tenaga kesehatan yang mengeluh kendala mereka menangani Covid-19 adalah kesadaran publik. Bahkan jenazah teridentifikasi Covid-19 tidak mau dikuburkan sesuai protokol, ada cara mengatasinya?

Kami memang berhadapan dengan suasana, saya lebih ambil positive thinking, ketidakpahaman. Ketidakpahaman ini bukan hanya secara sosial, tapi juga dalam kaifiyat jenazah. Karena itu, kami kemudian menyampaikan kepada perwakilan dari elemen-elemen strategis itu, bagaimana sebetulnya hak-hak jenazah yang harus dipenuhi dan kami memastikan proses ini tidak menyalahi dari hak-hak yang harus dipenuhi kepada jenazah.

Saya beberapa kali mengonfirmasi kepada mereka yang tidak percaya bahwa memang ini meninggal karena Covid-19. Mereka bilang, ‘ini kan dicovidkan’, jadi saya temui mereka yang bilang begitu. Kemudian saya minta kepada mereka yang menyiapkan hasil swab itu, kemudian minta difoto, kemudian saya share, kemudian mereka baru paham. Tapi kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sangat heterogen harus sabar. Harus telaten. Koordinasi dengan semua lini harus terus berjalan.

Kenapa rasio kematian tinggi, tapi angka kesembuhan lebih tinggi dari nasional?

Saya tidak membela data kami, tapi mungkin harus ada yang melakukan audit kematian di berbagai provinsi lain. Jadi saya pernah menyampaikan angka kematian ini harus diturunkan lebih signifikan lagi. Kami sudah melakukan audit kematian. Memang yang terkonfirmasi meninggal itu lebih banyak yang comorbid, yang tidak comorbid itu di bawah 1%.

Jadi memang comorbid, penyakit yang menyertai pasienn yang terkonfirmasi Covid-19 ini sangat signifikan. Itu yang menjadi penyebab. Tapi kami sudah menyiapkan audit kematian. Mungkin audit kematian juga harus dilakukan di tempat lain, provinsi lain, apa betul data yang masuk itu menunjukkan fakta di lapangan bahwa angka kematiannya sejumlah itu.

Di kuartal II ekonomi Jatim terkontraksi mencapai 5%. Apa masalah mendasarnya dan apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim?

Sebetulnya kontraksi Jatim itu terendah se-Jawa. Jadi kontraksi Jatim itu di kuartal II itu terendah se-Jawa. Jadi beban itu juga dirasakan yang kontraksinya lebih berat di provinsi lain di Jawa. Mungkin kita melihatnya memang terjadi kontraksi di semua provinsi di Jawa dan Jatim kontraksinya paling rendah di Jawa.

Konsumsi rumah tangga ini memang memberikan dampak paling besar. Konsumsi rumah tangga ini mengalami pelemahan. Ketika konsumsi rumah tangga mengalami pelemahan.

Kemudian kami melihat lagi dampak bagi restoran, wisata dan hotel, ini yang paling banyak menyerap anak-anak lulusan SMA dan SMK. Sekarang ini tingkat hunian hotel kalau tidak weekend itu rata-rata 20-26%. Nah bagaimana kita bisa spend money? Sekarang ini kami menggerakkan di anggaran APBD di masing-masing kabupaten/kota, termasuk pemprov. Karena akhir-akhir ini belanja dari APBD dan APBN itu memang paling ditunggu untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi memang paling tinggi konsumsi rumah tangga yang mengalami pelemahan.

Realisasi APBD sudah berapa persen?

Kalau APBD per kemarin baru 37%. Ada belanja modal itu kebiasaan diambil pada kuartal ketiga. Pada dasarnya program yang dari belanja modal ini sudah berjalan, tapi  dari vendornya akan mengambil pada kuartal ketiga. Ini yang saya sampaikan kenapa untuk segera mengeluarkan SPM, Surat Perintah Mencairkan anggaran. Karena mengambil dua kali dan sekali ngurusnya sama, jadi mereka lebih memilih untuk mengambil pada kuartal ketiga, atau biasanya di kuartal keempat. Saya sudah sampaikan itu, jadi kalau per SPM, per kemarin 37%.         

Untuk meningkatkan penyerapannya bagaimana?

Seperti yang saya sampaikan, untuk belanja modal itu kan kemarin disebutnya ini kemarin misalnya ada pelebaran jalan, itu sudah dikerjakan vendornya, tapi dia belum mengambil anggarannya. Dia belum mengambil duitnya.

Rencana proyek infrastruktur itu tidak terpengaruh Covid?

Kemarin itu ada yang kena refocusing, ada yang tidak.

IDI menyatakan 74 dokter meninggal di Indonesia dan mayoritas di Jatim. Sementara serapan dana kesehatan pemerintah pusat dalam PEN yang juga diperuntukkan kepada tenaga kesehatan masih minim. Bagaimana langkah Anda mendukung tenaga kesehatan tanpa menunggu pemerintah pusat?

Enggak sih, kalau untuk support alkes misalnya, APD misalnya, kami tidak menunggu dari pusat. Sebaiknya memang tim kuratif yang menjelaskan. Sebaiknya tidak saya, supaya lebih riil. Tidak enak misalnya ternyata yang menyampaikan sebagian besar melayani langsung pasien Covid-19. Kami bisa melihat langsung dari yang mendapatkan santunan dari Kemenkes, dibanding dengan jumlah yang disampaikan tadi hanya 20% dari yang tadi disebut. Yang mendapatkan santunan itu mendapatkan SK. Jadi yang menangani Covid-19 itu harus mendapat SK dari RS rujukan.

Bagaimana ibu berkoordinasi dengan jajaran agar penanganan Covid-19 ini sejalan?

Tadi saya sampaikan setiap malam kita ini makan data. Pernah sampai setengah empat subuh. Bisa ditanya kalau Pak Dokter Joni, tidak ada Sabtu, tidak ada Minggu. Jadi puasa itu tidak terasa sudah setengah empat. Beberapa kali kami melakukan itu. Jadi memang koordinasinya agak detail dan memulainya juga sudah agak malam. Malam begini kami masih ada satu forum lagi setelah ini. Minimal ada lima dokter yang setiap malam bersama saya.

Data apa yang dikoordinasikan setiap malam?

Semua. Karena kami harus melihat. Kenapa ya di sini ada kasus baru sekian. Kenapa kok ini lebih dari sepuluh kasus? Nah sudah telepon bupati, telepon kepala dinas, itu yang bikin kami kadang ngumpulnya itu bisa lebih dari dua jam karena memang harus mengoordinasikan.

Artinya tidak menunggu laporan dari kabupaten/kota?

Tim kami cukup banyak, saya sendiri sering melakukan evakuasi.

Tidak menimbulkan masalah dengan kepala daerah karena ada jenjang birokrasi yang dipangkas?

Enggak. Kan saya koordinasi dengan Pak Kapolda. Ke Pak Kapolres saya minta tolong ke Pak Kapolsek. Tapi beberapa kepala daerah itu sangat kooperatif. Bahkan hari Jumat, Sabtu, ada yang harus saya ajak koordinasi langsung.

Harapan ke depan bagi masyarakat apa?

Kami harus mengingatkan kembali, menggunakan masker menjadi sangat penting. Kalau kami menggunakan masker dan ada jarak yang aman maka itu bisa 0% risikonya. Bukan berarti kalau ekonomi sudah mulai kami gerakkan lalu masyarakat menganggap masalah sudah selesai. Makanya menjadi penting terus mengingatkan masyarakat.

Saya sering mengutip ucapan Pak Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12), mungkin kita harus memakai masker dua sampai tiga tahun ke depan. Sampai vaksin ditemukan. Pada posisi seperti ini, selama vaksin belum ditemukan, ya kita harus selamanya pakai masker. Ini kami akan menjelaskan secara continue kepada masyarakat risiko dan pentingnya menggunakan masker.

***

Simak juga video wawancara dengan Khofifah berikut ini: