Erick Thohir Pastikan BUMN Kawal Peningkatan Izin Usaha UMKM
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN untuk berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mendukung pengembangan UMKM.
Hingga kini, lanjut Erick, sinergitas ini telah ditunjukan antara Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Erick bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada ratusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2022).
"Sebagaimana perintah presiden, saat ini sudah terbit 1,5 juta ijin melalui Online Single Submission (OSS). Target awal untuk bisa menerbitkan 3 ribu ijin per hari sekarang alhamdulillah sudah mencapai 7 ribu per hari,” ujar Erick.
Akan tetapi Erick juga menyatakan bahwa ia akan terus mendorong dengan berbagai upaya agar mencapai target yang lebih tinggi.
Mengkomentari hal ini, Joko Widodo mengaku terkesan dengan terus bertambahnya jumlah NIB yang diberikan. Akan tetapi, mantan gubernur Jakarta itu juga berharap bahwa kecepatan pemberian NIB lebih dioptimalkan agar mampu menerbitkan 100.000 NIB per hari.
“Yang saya minta bukan hanya 7.000, 8.000 per hari, yang saya minta 100.000 per hari izin harus keluar," kata Jokowi.
"Dan itu nanti adalah tanggung jawab dari kepala daerah supaya mendorong pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah untuk semuanya memiliki izin yang namanya nomor induk berusaha.”
Lebih lanjut, Jokowi bahkan meminta para pemohon ijin untuk segera melaporkan ke pihak berwajib begitu terlihat adanya gejala pungutan liar atau tindakan tak terpuji lainnya.
Jokowi juga bercerita mengenai pengalamannya saat kesulitan memperoleh izin usaha ketika baru memulai kiprahnya di dunia usaha pada akhir dekade 1980-an.
Ia mengungkapkan, saat itu ia harus merogoh kocek yang tidak sedikit bila ingin mengurus izin usaha. Akibatnya, Jokowi pun sempat tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) saat menjalani usahanya.
Menyikapi tantangan yang dilontarkan Jokowi, Erick mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Teten dan Bahlil, dan ketiganya sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian.
Erick mengaku akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar dan nasabah UMKM bank-bank himbara ke dalam sistem tersebut.
"InsyaAllah kalau ini kita bisa digabungkan, dari 1,5 juta menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin ke depan," lanjut Erick.
Erick juga akan mendorong bank-bank himbara untuk meningkatkan penyerapan akses KUR bagi para UMKM.
Erick mengatakan pemerintah menyediakan Rp 373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen.
"Kami diminta presiden untuk mencapai 30 persen pendanaan bagi UMKM tercapai di perbankan pada 2024. Rp 373 triliun ini sesuatu yang luar biasa, dimana pemerintah memberikan subsidi dari yang semula 13 persen jadi tiga persen," ucap Erick.
Erick menyampaikan pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara.
Erick menyebut tiga kementerian ini mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50 persen.
Erick menilai penyerapan KUR memerlukan kolaborasi antar lini, tak hanya antar kementerian, melainkan juga pemerintah daerah.
"Ini masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap, tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan kami, karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama," tambah Erick.
(Tim Riset Katadata)