Upaya Erick Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pupuk

ANTARA FOTO/Siswowidodo/tom.
Pekerja menyemprotkan pupuk cair pada tanaman padi berumur seminggu di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (30/4/2022). Sebagian petani di wilayah tersebut memilih menggunakan pupuk cair dibandingkan pupuk tabur untuk menghemat biaya pemupukan dengan anggaran yang semula Rp3 juta juta menjadi Rp1,2 juta per hektare.
Penulis: Muhammad Taufik
Editor: Anshar Dwi Wibowo
8/12/2022, 18.40 WIB

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR yang berlangsung pada Senin (5/12), Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar resesi dan krisis pangan yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia. 

Ia memastikan jika BUMN siap mengantisipasi dan mendorong terciptanya ketahanan pangan. Salah satu caranya melalui penyediaan pupuk.

Sebelumnya, Erick mengatakan, holding pelat merah Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atau PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menjaga ketersediaan pupuk berkualitas untuk menunjang ketahanan pangan nasional.  

Menurutnya, penyediaan pupuk berkualitas merupakan upaya memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Sebab, ketersediaan pupuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar. 

“Maka dari itu kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan di masa kini dan mendatang,” ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pada pembukaan KTT G20, di Bali, Presiden Joko Widodo mengingatkan pupuk berkualitas harus tersedia agar tidak terjadi gagal panen. 

“Tingginya harga pangan saat ini dapat makin buruk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengatakan pentingnya penguatan industri pupuk sebagai salah satu langkah meningkatkan produktivitas pertanian. 

Terkait hal itu, Kementerian BUMN telah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan guna menopang pengembangan industri pupuk. 

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi. Namun, program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani,” kata Erick. 

Sebagai holding pupuk BUMN, PT Pupuk Indonesia saat ini memiliki 5 perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Adapun lima produsen tersebut meliputi, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik. 

Kelima perusahaan itu dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun, yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.

Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini meliputi 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.

Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Teranyar kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

“Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” ujar Erick.