Kasus Korupsi BUMN yang Terungkap Saat Erick Thohir Jadi Menteri
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait penetapan Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Korupsi di tubuh perusahaan BUMN kontruksi itu menambah daftar panjang kasus-kasus yang terungkap selama Erick Thohir menjabat sejak 2019 lalu. Berikut ini rangkumannya.
1. PT Waskita Karya Tbk
Dirut Waskita Karya, Destiawan Soewardjono ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi belum lama ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan, Destiawan diduga terlibat dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita dan anak usahanya PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP).
Ketut mengungkapkan, peran tersangka dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.
Atas perbuatannya, Destiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Mega korupsi Jiwasraya
Saat menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2019 lalu, Erick Thohir harus menyelesaikan masalah yang cukup berat yakni dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ini bukan kasus baru, melainkan sudah bergulir sejak 10 tahun lamanya. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima orang tersangka pada 14 Januari 2020.
Mereka adalah Benny Tjokorosaputro, Heru Hidayat, Hary Prasetyo, Hendrisman Rahim, dan Syahmirwan. Penetapan tersebut setalah serangkaian penyidikan yang dimulai sejak 17 Desember 2019 dan telah divonis pidana.
Kasus dugaan korupsi bermula dari kegagalan Jiwasraya membayar klaim polis JS Saving Plan pada Oktober 2018 sebesar Rp 802 miliar. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat dugaan korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya sekitar Rp 13,7 triliun pada Agustus 2019.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan Jiwasraya melakukan rekayasa keuangan dalam menutupi kerugian perusahaan sejak 2006.
Adapun, masih terdapat Rp 1,4 triliun aset yang dalam tahap proses. Di mana penyelesaiannya akan memasuki tahap krusial dalam enam bulan ke depan.
Aset yang diterima berupa saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham milik para terpidana kasus korupsi asuransi PT Jiwasraya.
Erick Thohir mengatakan, perapihan administrasi dalam perkara asuransi Jiwasraya Ini menjadi prioritas karena menyangkut publik.
3. ASABRI
Dalam perkara ini, PT Asabri mendapatkan pendanaan dari dana program Tabungan Hari Tua (THT) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun).
Dana ini bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulan dan dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen.
Potongan itu terdiri dari rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk THT dipotong 3,25 persen dari gaji pokok.
Selanjutnya, PT Asabri melakukan investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham, termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan layer 2 atau layer 3, yaitu saham-saham dengan risiko tinggi.
Benny Tjokro dan delapan terdakwa lainnya melakukan investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang berisiko tinggi dan memiliki kinerja tidak baik.
Selain itu, nilai investasi mengalami penurunan harga sehingga merugikan negara hingga Rp 22,788 triliun. Sudah ada delapan orang terdakwa lain yang sudah divonis dalam perkara korupsi Asabri.
4. Garuda Indonesia
Pada awal tahun 2022, Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Kejagung untuk menyerahkan data tambahan terkait dugaan korupsi di Garuda Indonesia. Saat itu, Erick melaporkan mengenai penyewaan pesawat jenis ATR 72-600.
Ia menambahkan, kedatangannya ke Kejaksaan Agung RI itu untuk melengkapi data terkait dugaan korupsi tersebut. Ia pun pembantah, tujuan kedatangannya untuk melaporkan personal tertentu.
"Ini tentu kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Bukan tuntutan, karena sekarang era-nya bukan saling nuduh," kata dia, tahun 2022 lalu.