Taspen Bagikan Ribuan Paket Sembako Gratis untuk ASN
PT Taspen membagikan 2.363 paket sembako gratis bagi para ASN aktif di beberapa Kementerian, Lembaga, dan Instansi Pemerintah (KLDI). Corporate Secretary Taspen Yoka Krisma Wijaya mengatakan pembagian paket sembako gratis ini merupakan wujud nyata komitmen Taspen untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN aktif.
"Taspen berharap paket sembako ini dapat memberi manfaat kepada para ASN dan keluarga, terutama menjelang Idulfitri," kata Yoka, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/4).
Adapun, setiap paket sembako yang diserahkan, terdiri atas beras, minyak goreng, gula, mie instan dan teh celup kotak. Selain itu, untuk meringankan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sembako, Taspen telah menyelenggarakan kegiatan Bazar Sembako Murah dan Bazar UMKM pada akhir Maret lalu.
Pada kegiatan Bazar Sembako Murah, Taspen menyediakan 1.000 paket sembako murah. Sementara itu, pada Bazar UMKM, Taspen menghadirkan total 14 stand makanan dan minuman khas Ramadan beserta olahan produk lainnya dari UMKM Binaan Taspen.
Perayaan HUT ke-61 Taspen yang bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan, menjadi momentum bagi Taspen untuk memberikan apresiasi kepada peserta Taspen dan masyarakat yang selama ini telah mendukung penuh layanan dan kinerja Taspen selama 61 tahun.
Ke depan, Taspen terus berkomitmen untuk tetap Andal Melayani, tidak hanya untuk para ASN dan pensiunan ASN, namun juga untuk masyarakat luas melalui beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yoka mengatakan, Taspen akan terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para peserta kami, yaitu para ASN dan pensiunan.
"Hal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN, Bapak Erick Tohir, yang menekankan pentingnya Program TJSL dalam memberikan dampak positif dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Yoka.
Adapun, deretan instansi yang mendapatkan paket sembako gratis ini antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.