KATADATA ? Presiden Jokowi tidak terima dengan waktu tunggu bongkar muat hingga keluar barang dari pelabuhan (dwelling time) Tanjung Priok yang membutuhkan waktu 5,5 hari. Sebagai pelabuhan terbesar dengan 70 persen aktivitas ekspor impor di Indonesia, kondisi tersebut sangat kontras dibandingkan dwelling time di Singapura yang hanya memakan waktu 1 hari dan Malaysia (3 hari).
Penyebabnya, proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Manajemen Pelindo II menuding Indonesia National Single Window (INSW) yang digagas oleh Kementerian Keuangan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Padahal, program yang berada dibawah Koordinasi Kementerian Perekonomian ini melibatkan tak kurang dari 16 kementerian/lembaga.
Proses dwelling time sendiri terbagi dalam tiga tahapan yang meliputi aktivitas bongkar, penyimpanan dan penyiapan dokumen peti kemas di pelabuhan (pre customs clearance), aktivitas kepabeanan (customs clearance), dan pengangkutan serta pembayaran yang melibatkan perbankan (post customs clearance). Dari tahapan tersebut Kementerian Keuangan dan Pelindo menyampaikan bahwa pre customs clearance berkontribusi 60 persen terhadap lamanya waktu dwelling time. Presiden berharap perbaikan waktu dalam tiga bulan ke depan. Bila hasil tidak memuaskan, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot pejabat terkait yang dianggap tidak kompeten.