KATADATA ? Pemerintah Jokowi mendapat tambahan dana Rp 186 triliun yang berasal dari pengalihan alokasi subsidi BBM. Dana sebesar itu telah dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan subsidi bagi kesejahteraan rakyat.
Menurut Jokowi subsidi BBM yang dilakukan selama ini tidak tepat sasaran. Mekanisme subsidi itu seharusnya dialokasikan untuk rakyat yang kurang mampu daripada hanya dibakar menjadi asap kendaraan bermotor. Bila pemerintah tidak menghapus subsidi BBM, seluruh pendapatan negara diproyeksikan bisa habis hanya untuk subsidi BBM pada 2020.
?Sebelumnya dalam setahun subsidi BBM hampir Rp300 triliun. Setelah kami lihat, 84 persen digunakan orang yang pegang mobil,? ujarnya.
Lembaga internasional Standar and Poor?s mengeluarkan riset yang menyebut penghapusan subsidi BBM menjadi penyumbang utama bagi perbaikan ekonomi Indonesia jangka panjang.
Pengalihan dana subsidi BBM terbesar dialokasikan untuk anggaran proyek infrastruktur (Rp 33,2 triliun) dan sektor pertanian (Rp 16,9 triliun). Proyek infrastruktur saat ini menjadi agenda prioritas. Dari evaluasi yang telah dilakukan pemerintah, keberhasilan proyek infrastruktur beberapa tahun terakhir memiliki rasio suskes yang rendah. Sehingga diperlukan dukungan lebih agar tidak bernasib sama proyek infrastruktur di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya seperti proyek Mass Rapid Transportation (MRT) dan pembangunan jalan yang mandek.