Masyarakat Adat berperan penting dalam pendirian NKRI dan pengelolaan perekonomian berkelanjutan. Namun, sampai saat ini masih terjadi konflik antara Masyarakat Adat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan swasta. Akibatnya, mereka terkena dampak negatif.
Terjadinya konflik disebabkan karena rendahnya pengakuan Negara atas hak ulayat dan adanya pengabaian hak Masyarakat Adat dalam proses penetapan fungsi lahan. Pemerintah pun cenderung berpihak kepada investor. Ditambah, putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 terkait pengakuan hutan adat belum dijalankan.
Akibatnya, sebagian Masyarakat Adat kehilangan tempat tinggal, kehilangan lahan pertanian, harus membayar denda jutaan rupiah, bahkan di antara mereka harus mendekam di balik jeruji besi karena mempertahankan hak-haknya.