Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus kemarin untuk pertama kalinya diadakan secara hybrid. Perayaan yang bertema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” tersebut dilaksanakan di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perayaan di Jakarta dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan di IKN dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta warga lokal.
Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran untuk perayaan kemerdekaan tahun ini mencapai Rp87 miliar atau naik Rp34 miliar dibandingkan anggaran perayaan kemerdekaan tahun lalu. Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa membengkaknya anggaran ini wajar.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga menyebut bahwa tidak ada yang mahal untuk kemerdekaan. “Apapun harga itu disebut mahal. Tetapi sesungguhnya masyarakat bawah yang menikmati, masyarakat ekonomi daerah sini menikmati situasi itu. Bukan kami-kami yang di Jakarta,” kata Moeldoko pada Senin, 12 Agustus.
Namun, di balik gemerlap perayaan yang menghabiskan anggaran fantastis ini masih banyak pekerjaan rumah dan kritik yang mewarnai proyek IKN. Termasuk masalah pembebasan 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah dan ganti rugi lahan warga lokal yang tanahnya digunakan untuk IKN.
Masalah lingkungan akibat proyek IKN juga mengemuka seperti deforestasi, ratusan satwa yang terancam punah, hingga banjir yang sering melanda Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sejak proyek IKN dimulai.
Selain itu, IKN juga dikritik karena mengobral lahan untuk investor lewat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masing-masing totalnya nyaris dua abad. Meski begitu, proyek IKN masih serat investor dan bertumpu pada APBN yang hingga tahun 2024 anggarannya sudah mencapai Rp72,3 triliun.
Sedangkan dari groundbreaking pertama hingga ketujuh bulan ini, total investasi yang masuk baru Rp56,2 triliun dari total Rp376,6 triliun investasi yang dibutuhkan. Lewat skema investasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KBPU) dan swasta, baru 17,8% investasi yang masuk.