Dari atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, Kamis (2/10) pagi, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan sailing pass atau manuver 51 kapal perang, 25 pesawat udara, serta kapal-kapal institusi pemerintah lainnya di Teluk Jakarta.
Gelaran ini merupakan salah satu rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2025.
Parade laut ini dipimpin oleh KRI Brawijaya-320, yang merupakan kapal perang terbesar di Asia Tenggara, yang memimpin 51 unsur kapal perang, termasuk fregat, korvet, kapal selam, kapal Landing Ship Tank (LST), kapal cepat, kapal patroli, hingga kapal latih Taruna AAL KRI Dewaruci, dan KRI Bima Suci.
Selain kekuatan kapal perang, TNI AL juga menampilkan kemampuan Penerbangan Angkatan Laut (Penerbal) dengan formasi pesawat Bonanza, Piper, CN-235, Cassa NC-212, helikopter Bell-412 dan Panther, serta drone nirawak (UAV). Atraksi alutsista semakin lengkap dengan demonstrasi penembakan meriam kapal perang, RBU (Reaktivno-Bombovaja Ustanovka )-6000 anti kapal selam, serta Multi Launcher Rocket System (MLRS) RM-70 Grad.
Yang patut dicatat adalah keberadaan 41 KRI yang ikut pada ajang tersebut. Mereka merupakan hasil peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di masa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan RI (2019-2024).
Program R41
Peremajaan alutsista laut lawas ini merupakan bagian dari Program R41 (Refurbishment 41) yang digelar Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan PT PAL Indonesia dan sejumlah perusahaan galangan swasta dalam negeri.
"Kita perbaiki 41 kapal perang dan progresnya cukup bagus. Laporannya sudah mencapai persentase yang signifikan," ujar Prabowo, saat meninjau proyek R41 di Surabaya, Januari 2024.
"Kita akan terus membangun kekuatan angkatan perang dan angkatan laut kita, karena negara dan laut kita yang sangat strategis menjadi incaran banyak negara,” tambah dia.
Menurut keterangan Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan, Komisaris PT PAL Indonesia, di kanal YouTube Kemhan, Oktober 2024, proyek ini memakan total anggaran US$980 juta (sekitar Rp16,2 triliun).
Ia menambahkan, proyek peremajaan 41 alutsista laut ini merupakan terobosan yang belum pernah ditemui sepanjang kariernya sebagai tentara.
"Maksimal cuma 7 [alutsista]. Ini 41 [KRI], dalam kurun waktu bersamaan, yang memang membutuhkan waktu, kemauan, kemampuan, loyalitas, dedikasi, tercurah di situ dalam tim perbaikan kapal itu," tutur Didit.
Beberapa kapal yang masuk program R41 itu di antaranya adalah KRI Fatahillah-361, KRI Sura-802, KRI Malahayati-362, KRI Hasan Basri-382, KRI Ajak-653, KRI Halasan-630, KRI Raden Eddy Martadinata-331.
Secara umum, mengutip keterangan PT PAL, berikut jenis KRI yang masuk program R41:
+ Fast Patrol Boat (FPB)
+ Korvet Kelas Parchim
+ Korvet Kelas Fatahillah
+ Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)
+ Kapal Cepat Rudal (KCR)
+ Korvet Kelas Sigma
+ Multi Role Light Frigate (MRLF) Kelas Bung Tomo
Sementara, peremajaan yang dilakukan mencakup perbaikan struktural (replating), penggantian mesin (repowering), pembaruan sistem radar, pemasangan rudal surface to surface missile (SSM), penambahan senjata yang terintegrasi dalam Combat Management System (CMS), peningkatan fasilitas di dalam kapal, hingga peningkatan sistem navigasi dan komunikasi kapal kelas KCR dan PKR.
Untuk menggarap 41 kapal ini, PT PAL tak sendirian. Kemhan menggaet industri galangan kapal swasta dalam negeri lainnya, yakni PT Batamec, PT Palindo Marine, PT Waruna Shipyard, dan PT Dok Bahari Nusantara.
Pada 15 Agustus 2025, Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengungkap penuntasan proyek ini setelah dimulai pada 2022.
“Sampai saat ini, PT PAL telah menyelesaikan MRO, Mid-Life Modernization (MLM), hingga Refurbishment terhadap 41 kapal TNI AL yang masih aktif beroperasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers perusahaan.
Pelaksanaan R41 ini, menurut PT PAL, menjadi bukti keandalan insinyur dan teknisi nasional dalam menggarap pekerjaan berstandar tinggi untuk kapal permukaan hingga kapal selam.
Kemampuan ini memberikan keuntungan strategis sekaligus ekonomis. Dari sisi pertahanan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing, sekaligus meminimalkan risiko embargo atau hambatan politik yang berpotensi mengganggu operasional armada.
"Dari sisi ekonomi, pengerjaan di dalam negeri menghemat devisa, menyerap tenaga kerja ahli anak bangsa, dan mendorong pertumbuhan industri komponen dalam negeri," menurut keterangan PT PAL.