Butuh Aksi Bersama, Pemerintah Ajak Semua Pihak Bergerak Atasi Krisis Iklim

Pemerintah memahami bahwa krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang rentan terhadap perubahan iklim, ini menjadi tantangan pembangunan nasional yang butuh sinergi berbagai pihak.

Artinya, krisis iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tantangan ini juga butuh kolaborasi nyata dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, akademisi maupun komunitas.

Wakil Kementerian Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan, dalam mencari solusi terbaik untuk menghadapi perubahan iklim membutuhkan kerja sama dan sinergi.

“Kita harus, tidak hanya, di jalur yang sama tetapi juga mengedepankan mindset yang sama, lalu berkolaborasi demi mencari solusi terbaik,” katanya saat menyampaikan keynote speech di Langkah Membumi Ecoground 2025 yang digagas Blibli Tiket Action, di Jakarta, Sabtu (8/11). 

Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan kerentanan tinggi terhadap bahaya iklim, seperti banjir, kekeringan, gelombang panas, dan kenaikan permukaan air laut. Pasalnya, RI termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk pantai-rendah terbesar di dunia. Ini memposisikan kita rentan terhadap risiko banjir pesisir yang dapat berimbas terhadap perekonomian. 

Mengutip situs web G20climaterisk.org diketahui, apabila pada 2050 tingkat emisi tetap tinggi maka kerugian akibat permasalahan iklim bisa mencapai sekitar 4,4 persen dari PDB Indonesia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jika suhu dibatasi hingga +2°C yakni sebesar 2 persen.

Pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan, memegang peran penting demi mendukung dua aspek terkait perubahan iklim, yaitu adaptasi dan mitigasi. Misalnya, dengan memastikan akses terhadap produk, bahan baku, teknologi, dan jasa yang mendukung ekonomi rendah karbon. 

“Untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi perubahan iklim maka kita harus saling bekerja sama, karena ini menentukan masa depan kita bersama. Ekonomi bukan hanya harus inklusif tapi juga harus ramah terhadap lingkungan kita,” ujar Wamendag Dyah.

Senada, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono yang juga ditemui dalam Langkah Membumi Ecoground 2025 menekankan bahwa pemerintah membuka luas peluang kolaborasi untuk mengatasi tiga ancaman utama, yaitu perubahan iklim, krisis sampah, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, inisiatif seperti Langkah Membumi Ecoground 2025 yang diinisiasi Blibli Tiket Action mendapatkan apresiasi pemerintah. Festival keberlanjutan yang berlangsung pada 8-9 November 2025 ini menjadi melting pot lintas sektor demi mendorong aksi nyata dan gaya hidup berkelanjutan.

COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo menyampaikan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Langkah Membumi Ecoground mulai dari Rp50.000. Kontribusi ini setara satu bibit mangrove untuk bumi yang ditanam bersama Jejakin. 

“Ini bagian dari komitmen kami menanam 16.000 mangrove sepanjang tahun ini bersama Jejakin di Cilacap. Penanaman mangrove ini merupakan hasil percakapan di antara kami dengan para mitra kolaborasi kami,” tuturnya. 

Seluruh elemen kegiatan Langkah Membumi mengedepankan prinsip keberlanjutan, misalnya dengan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang terukur, hingga penyediaan stasiun pengisian ulang air minum, alat makan ramah lingkungan, hingga merchandise ramah lingkungan bagi pengunjung.

“Di dalam pengelolaan sampah dari Langkah Membumi, kami bekerja sama dengan Sirsak. Ini untuk memastikan bahwa semua sampah akan diproses secara bertanggung jawab,” kata Lisa.

Kolaborasi dinilai sebagai faktor krusial dalam menghadapi isu iklim. Pasalnya, pemerintah memang memiliki regulasi dan kebijakan tetapi implementasi bergantung kepada dukungan daerah, swasta, akademisi, serta masyarakat.