Daftar Kementerian Baru Kabinet Prabowo – Gibran

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kedua kanan), Menkumham Supratman Andi Agtas (ketiga kiri) dan Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo (kiri) memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif, Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM me
Penulis: Ghina Aulia
Editor: Safrezi
1/11/2024, 11.00 WIB

Kabinet Prabowo – Gibran menghadirkan sederet kementerian baru. Singkatnya, kementerian tersebut merupakan pecahan dari kabinet-kabinet sebelumnya.

Prabowo mengusung sederet nama politikus dan tokoh yang memang memiliki kapasitas di bidangnya. Menteri-menteri dilantik pada 21 Oktober 2024, tepat sehari setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan.

Agar tidak penasaran, berikut informasi daftar kementerian baru kabinet Prabowo – Gibran yang patut diketahui. Pendirian kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini didasarkan pada Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133/P Tahun 2024 yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara dan penunjukan menteri negara untuk periode Kabinet Merah Putih 2024-2029. Berikut lengkapnya.

Daftar Kementerian Baru Kabinet Prabowo – Gibran

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

3. Kementerian Kebudayaan

Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

4. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

5. Kementerian Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

8. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

9. Kementerian Hukum

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

10. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai

11. Kementerian Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

12. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

13. Kementerian Transmigrasi

Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

14. Kementerian Koperasi

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

15. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

16. Kementerian Pariwisata

Menteri Pariwisata: Widianti Putri

17. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

18. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji

19. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI: Abdul Kadir Karding

20. Kementerian Kehutanan

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

21. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

22. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

Itulah daftar kementerian baru kabinet Prabowo dan Gibran yang baru saja dilantik. Masing-masing berasal dari pecahan kementerian sebelumnya. Tentu dibentuk dengan harapan bisa berkoordinasi secara optimal menyasar program kerja yang terlaksana sebagaimana mestinya.