Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang
Pada Jumat (3/3) malam, kebakaran melanda Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang di Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, 33 orang meninggal dunia dan 11 orang masih dalam penanganan medis berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Jumat (24/3).
Api diduga berasal dari pipa inlet BBM yang lokasinya berdekatan dengan tembok pembatas pemukiman warga. Namun, penyebab munculnya api masih dalam proses investigasi. Sebelumnya, Depo BBM Plumpang juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar atas kejadian itu dengan menginstruksikan jajarannya untuk mencari solusi terkait kasus kebakaran di Depo BBM Plumpang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi guna mencari solusi terbaik. Terutama terkait dengan keamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (20/3), Erick mengatakan, Pertamina akan membangun zona penyangga atau buffer zone selebar 52,5 meter. Area ini akan dilengkapi dengan kanal atau saluran air.
“Buffer zone ini akan ada kanal air supaya mengurangi (dampak) kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang kami lakukan sementara,” katanya.
Pembangunan buffer zone ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 368 miliar. Sebanyak 783 unit bangunan berpotensi terdampak rencana pembangunan buffer zone.
Erick mengatakan, PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang akan terdampak pembangunan buffer zone di area Depo BBM Plumpang.
Kompensasi tersebut akan dibuat dalam aturan Pemda DKI Jakarta di mana hal ini sudah dirapatkan sebanyak dua kali. Kompensasi akan diberikan berdasarkan data yang dikantongi kedua belah pihak.
Pemprov DKI Jakarta sendiri menyatakan masih membahas terkait relokasi warga. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, pihaknya masih berupaya untuk mendengar aspirasi warga.
