Cek Data: Benarkah Solo ‘Diguyur’ Proyek Pemerintah karena Gibran?
Data ini menunjukkan nilai proyek pemerintah pusat pada periode pemerintahan Gibran tidak lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Perbandingan dengan Kota Lain
Namun jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, seperti Kota Cirebon, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kota Tasikmalaya, proyek pemerintah pusat di Solo terlihat ada kesenjangan. Sebagai catatan, keempat kota dipilih karena bukan ibu kota provinsi dan berstatus kota bukan kabupaten.
Selama tiga tahun Gibran menjabat (2021-2023), Solo memperoleh 32 proyek senilai Rp2 triliun. Sementara pada periode yang sama, kota-kota tersebut rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 10% dari angka yang diperoleh Solo.
Cirebon hanya ada 7 proyek senilai Rp171,3 miliar dan Tasikmalaya memiliki 5 proyek dengan nilai Rp137,9 miliar. Sementara, Malang memiliki 3 proyek dengan nilai Rp165,2 miliar dan Madiun memiliki 11 proyek senilai Rp161,08 miliar.
Faktor Jokowi
Gibran atau Hadi memang bukan faktor penyebab pembangunan di Kota Solo melesat, melainkan Jokowi. Proyek-proyek pemerintah pusat mulai banyak dilakukan di kota tersebut sejak Jokowi menjabat presiden pada 2014.
Pada 2011-2014 misalnya, total nilai proyek pemerintah pusat di Solo hanya Rp55,8 miliar. Begitu Jokowi tinggal di Istana Bogor, Solo mulai dibanjiri proyek. Pada 2015, nilai proyek pemerintah pusat mencapai Rp87,2 miliar atau melonjak 56% dibandingkan total selama empat tahun sebelumnya.
Selanjutnya, nilai proyek meningkat menjadi ratusan miliar tiap tahunnya. Pada 2017, ada 17 proyek pemerintah pusat dengan nilai kontrak total mencapai Rp1,36 triliun di Solo. Ini menjadi tahun dengan jumlah dan nilai proyek tertinggi selama 2011 – 2023.
Ada tiga proyek utama pemerintah pusat di Solo jika dilihat dari nilai kontraknya. Ketiga proyek ini juga dibagi dalam beberapa paket.
Proyek pertama adalah penanganan banjir Kota Surakarta yang terbagi dalam tiga paket pada 2016. Total nilai kontrak untuk proyek ini mencapai Rp493,96 miliar. Proyek di bawah Kementerian PUPR ini menggunakan APBN untuk tahun jamak 2016, 2017, dan 2018.
Selanjutnya adalah pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan dan Bandar Udara Adi Soemarmo pada 2017. Proyek ini terdiri dari lima proyek pembangunan jalur terpisah dan satu proyek persinyalan jalur. Total, proyek ini mencapai Rp740,2 miliar dari APBN.
Proyek ketiga adalah pembangunan jalur kereta layang yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan dan Stasiun Kadipiro. Proyek ini juga yang melewati simpang Joglo yang menjadi prioritas Gibran. Proyek ini berjalan mulai 2021 hingga 2024.
Kemenhub membagi proyek ini dalam empat pekerjaan pembangunan jalur. Total belanja negara yang dihabiskan untuk proyek ini mencapai Rp774,2 miliar.
Data ini membuktikan bahwa dugaan bahwa Solo “diguyur” proyek pemerintah pusat sejak Gibran menjadi wali kota kurang tepat. Guyuran ini sudah terjadi sebelum anak sulung Jokowi itu menyatakan berminat terjun ke dunia politik.
Namun yang pasti, pembangunan di Kota Solo mulai pesat sejak Jokowi menjadi presiden.
Referensi
Kompas.com. 18 Oktober 2023. “Dipimpin Gibran, Kota Solo Kebanjiran Proyek ‘Pusat’, Ini Deretannya” (Akses 24 Oktober 2023)
Kompas.com. 25 Oktober 2023. “Gibran Disorot karena ‘Diguyur’ Proyek Pusat Selama Jadi Wali Kota Solo, Menteri PUPR Beri Penjelasan” (Akses 26 Oktober 2023)
Pemerintah Kota Surakarta. 5 Februari 2023. “16 Titik Prioritas Pembangunan yang Digarap di 2023, Ada yang Sebagian Sudah Rampung” (Akses 24 Oktober 2023)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Cari Paket. (Akses 25 Oktober 2023)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan. Cari Paket. (Akses 25 Oktober 2023)
Daftar proyek PUPR dan Kemenhub di Solo. (Dokumentasi Katadata, 27 Oktober 2023)
---------------
Jika Anda memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin kami periksa datanya, sampaikan melalui email: cekdata@katadata.co.id.
