Realisasi Program PEN Capai Rp 440 Triliun, Bantu UMKM Bertahan

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai Rabu (2/12) sudah mencapai Rp 440,03 triliun. Angka ini setara dengan 63,1 persen dari total pagu yang mencapai Rp 695,2 triliun. Penyerapan anggaran berangsur naik setelah sebelumnya, sampai 2 November 2020, baru mencapai Rp 366,86 triliun atau 52,8 persen.

Salah satu sektor dengan penyerapan tertinggi adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Lewat Program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro realisasi mencapai Rp 26,48 triliun dari pagu anggaran 28,82 triliun, atau 91,94 persen.

“Bantuan berupa dana hibah Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha mikro kecil memberikan kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di klaster UMKM, yaitu sebanyak Rp 101,07 Trilun, atau 87,26% dari pagu anggaran Rp 115,83 Triliun,” kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi di covid.go.id.

Sejak awal dilaksanakan pada 24 Agustus lalu, Banpres Produktif Usaha Mikro sudah disalurkan ke 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap. Target sasaran bantuan ini mencapai 12 juta pelaku usaha sampai tahun 2020 berakhir. Bedasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak Banpres ini, yakni Jawa Barat sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa Tengah 1.530.021 usaha mikro.

“Tidak hanya itu, kami melihat bahwa bantuan ini telah memberi dorongan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk bertahan,  beradaptasi dan juga berinovasi di masa pandemi ini, sejalan dengan upaya menggerakkan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujar Budi lagi.

Melihat besarnya manfaat dari program ini, pemerintah melalui Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), bersama Kementerian Koperasi dan UKM, akan terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program ini. Lebih lanjut Budi menjelaskan kalau rencananya program ini akan diteruskan dan dapat diperluas cakupannya tahun depan.

Selain UMKM, anggaran PEN terbagi untuk lima sektor lainnya; sektor perlindungan sosial dengan realisasi anggara sebesar Rp 212,01 triliun dari pagu Rp 230,66 triliun (serapan 91,91 persen), sektor kementerian/lembaga Rp 36,47 triliun dari pagu Rp 70,67 triliun ( 51,61 persen), sektor usaha Rp 46,82 triliun dari pagu Rp 120,6 triliun (38,82 persen), pembiayaan korporasi Rp 2 triliun dengan pagu Rp 62,22 triliun (3,22 persen), dan sektor kesehatan Rp41,66 triliun dari alokasi Rp 97,26 triliun (42,83 pesen).

Manfaat dari klaster kementerian/lembaga ini dirasakan lewat program padat karya yang diberikan untuk 2,18 juta pekerja, insentif perumahan yang tersalurkan untuk 12.904 unit, stimulus pariwisata, persiapan program food estate dan perbaikan lingkungan hidup, DAK fisik, serta bantuan lain yang sifatnya darurat.

Sementara untuk sektor pembiayaan korporasi, alokasinya untuk program penjaminan kredit dalam menunjang kebutuhan perusahaan, agar bisa kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi. “Realisasi di sektor pembiayaan korporasi ini masih terus diproses bersama oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, karena ada prosedur korporasi yang harus dilalui dengan baik untuk memastikan seluruh tata laksana prosesnya sudah sesuai, baik untuk BUMN yang sudah go public maupun yang tertutup,” kata Budi.

Di sektor kesehatan, alokasi anggaran antara lain untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah, lalu insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga kesehatan, anggaran untuk gugus tugas Covid-19, dan insentif bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat serta produk kesehatan.