Ahli Ilmu Epidemiologi: Vaksin Mandiri Cara Cepat Capai Herd Immunity

Rencana pemerintah untuk mengizinkan program vaksin mandiri bisa mempercepat imunitas kelompok (herd immunity). Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum swasta diberikan izin untuk melakukan vaksinasi mandiri.

Ahli Ilmu Epidemiologi dari Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani mengatakan, syarat pertama adalah vaksin mandiri tidak boleh mengganggu jatah vaksinasi untuk masyarakat yang sudah dijalankan oleh pemerintah.

Syarat kedua, kata Laura, merek vaksin mandiri tidak boleh sama dengan merek vaksin yang digunakan untuk masyarakat. Ini untuk mencegah terjadinya praktik jual beli vaksin.

“Yang tidak kalah penting tentunya adalah pemerintah harus mengawasi proses penjualan vaksin mandiri kepada swasta. Jangan sampai karyawan di perusahaan tertentu yang mendapat jatah vaksin mandiri harus membayar untuk menerima vaksinasi,” kata Laura kepada Katadata, Jumat (19/2/2021) melalui sambungan telepon.

Pada dasarnya, kata Laura, vaksinasi harus tetap gratis baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Vaksinasi mandiri merupakan salah satu upaya agar target 70 persen atau 188,5 juta warga Indonesia mendapatkan vaksin bisa cepat tercapai.

Laura menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa tahapan untuk bisa mencapai target 70 persen vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Kata dia, tahapan tersebut jangan sampai terganggu dengan adanya rencana vaksinasi mandiri.

Tahap satu vaksinasi diberikan untuk tenaga kesehatan kemudian tahap kedua pelayanan publik sekitar Maret-April dibarengi sasaran lansia di atas 60 tahun. Kemudian lanjut masyarakat di daerah kasus tinggi. Pemerintah menargetkan antara Agustus hingga Desember 70 persen masyarakat Indonesia sudah tervaksinasi.