SKK Migas: Jonan Restui Ekspor Gas Jatah Dalam Negeri yang Tak Laku

"Pak menteri sudah memutuskan dengan cepat. Kalau ini tidak diambil bisa diputuskan ekspor," kata Taslim.
Anggita Rezki Amelia
25 Oktober 2017, 16:22
Pipa gas
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah akan mengekspor kargo gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) jatah dalam negeri yang belum laku. Ini sesuai dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Pengawas Internal SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan persetujuan dari Ignasius Jonan untuk mengekspor gas sudah dikeluarkan September lalu. "Pak menteri sudah memutuskan dengan cepat. Kalau ini tidak diambil bisa diputuskan ekspor," kata dia di Jakarta, Rabu (25/10).

Taslim memperkirakan sampai akhir tahun ada 38 kargo gas yang tidak laku dan akan diekspor. Puluhan kargo gas itu tidak laku di dalam negeri karena beberapa hal. Salah satunya adalah rendahnya konsumsi LNG dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN.

PLN sebagai pembeli utama LNG di dalam negeri, hanya menggunakan LNG untuk pembangkit ketika berada di beban puncak saja. “Kebutuhan PLN terbatas, karena mereka memakai gas untuk peaker saja," kata Taslim.

Selain serapan PLN yang rendah, industri dalam negeri juga tidak banyak membeli gas tersebut. Alhasil masih ada kargo LNG jatah dalam negeri yang tersisa tahun ini.

Agar tak terulang tahun depan, SKK Migas telah menanyakan komitmen pembeli LNG dalam negeri untuk menyesuaikan alokasi gas dengan kebutuhannya. "Sehingga  jangan diminta banyak tapi realisasi gak sesuai, karena buat kita itu merugikan negara, karena kalau dijual ke spot harganya jadi murah," kata dia. 

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher juga pernah mengatakan jatah LNG dalam negeri tahun ini diperkirakan hanya akan terserap 76% dari alokasinya. Adapun kargo yang terserap sekitar 47,03 kargo dari total alokasi 61,90 kargo.

(Baca: SKK Migas Prediksi LNG Jatah Dalam Negeri Hanya Terserap 76%)

Melihat tren ke belakang, serapan LNG untuk  domestik memang terus menurun meski alokasi yang diberikan terus meningkat. Pada 2012 dari alokasi pemerintah sebesar 22 kargo, yang terserap hanya 15 kargo.

Kemudian tahun 2014, terserap 33 kargo dari jatah 39. Setahun berikutnya, hanya mampu terjual 39,02 kargo dari alokasi 64.02. Sementara tahun lalu, 52.6 kargo terjual, dari jatah 59,2 kargo.

Video Pilihan

Artikel Terkait