Bank BUMN Beda Pendapat Soal Konsolidasi Perbankan

Pergantian direksi bank BUMN dapat menjadi momentum konsolidasi perbankan
Image title
Oleh
19 Agustus 2014, 15:41
BNI KATADATA|Arief Kamaludin
Arief Kamaludin|KATADATA
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Bank pelat merah berbeda pendapat soal rencana konsolidasi perbankan nasional. Ada yang setuju, tapi ada pula yang mempertanyakan tujuan konsolidasi tersebut.

Gatot M Suwondo, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mempertanyakan rencana konsolidasi tersebut. Menurutnya, yang lebih penting dilakukan pemerintah dan otoritas perbankan adalah memaksa negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk membuka pintu bagi bank-bank asal Indonesia.

?Pasar kita paling besar, fundamental ekonomi kita baik. Kita takut apalagi sih. Negara kita juga diakui. Jadi kenapa kita harus ikuti tempo mereka. Jangan kalah negosiasi lah,? ujarnya seusai acara ?Forbes Leadership on State Owned Enterprises: Managing Transition? di Hotel JW Marriott, Jakarta Selasa (19/8).

Dalam pandangannya, selama ini perbankan nasional sudah cukup mampu bersaing dengan bank-bank asing. Namun yang jadi persoalan, negara-negara yang tergabung dalam MEA belum mau membuka pintu bagi bank Indonesia. ?Kami nggak takut tersaingi. Kami ini sudah kuat, cuma kami mau ke sana nggak dikasih,? tuturnya.

Selain itu, Gatot mengatakan, jika tujuan pemerintah memang ingin memperbesar modal bank-bank nasional dalam program konsolidasi, pemerintah perlu menentukan jumlah modal yang harus dicapai oleh perbankan Indonesia.

?Yang saya takutkan pada 2021 (akan) ribut lagi. Kenapa cuma satu bank dari Indonesia yang masuk keluar (negara lain). Jangan mau kita,? ujarnya.

Ketika disinggung mengenai pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengatakan pergantian direksi BNI merupakan waktu yang tepat untuk konsolidasi BNI, Gatot tidak mau menanggapinya. Namun dia mengingatkan akan ada lima cabang BNI di negara lain yang akan hilang.

?Terserah kalau dia bilang begitu. Tapi kalau BNI hilang akan ada lima cabang di Amerika, London, Jepang, Singapura, dan China yang akan hilang,? tutur Gatot.

(Baca: Pasca Merger, Aset CIMB Tiga Kali Bank Mandiri)

Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, mengatakan konsolidasi bank-bank BUMN mau tak mau harus dilakukan untuk menghadapi MEA. Apalagi saat ini, perbankan nasional sedang menghadapi tekanan likuiditas.

?Perbankan sekarang hidupnya sulit karena sistem likuditasnya lemah. Kalau ada satu bank besar yang kekurangan (likuiditas) akan kesulitan bank-bank yang lainnya,? jelas Budi, dalam workshop bertajuk ?Economic Outlook Pasca-Pemilu 2014? di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, konsolidasi akan memperkuat struktur permodalam perbankan nasional. Bank Mandiri, sebagai bank dengan aset terbesar nasional, kata dia, modalnya masih berada di bawah bank-bank di kawasan ASEAN lainnya. Hal ini akan menyulitkan jika ingin memberikan kredit untuk proyek-proyek besar.

?Seperti PLN yang butuh dana Rp 90 triliun, sementara kami hanya mampu berikan Rp 30 triliun. Akhirnya mereka ke asing kan,? kata Budi.

?Supaya bisa memperkuat modal kita dan bisa menghadapi persaingan (MEA) pada 2020, salah satunya melalui konsolidasi karena perbankan nasional butuh modal yang cukup.?

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono mengatakan, selain memikirkan konsolidasi perbankan, pemerintah juga perlu fokus dalam mengembangkan bank khusus. Adapun sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur bank khusus tersebut.

?Seperti kami di perumahan, tujuannya kan berbeda. Aturan seperti Loan to Deposito Ratio (LDR) seharusnya dibedakan. Dan harus jadi PR (pekerjaan rumah) apakah benar mereka (pemerintah) fokus mempromosikan bank fokus,? ujarnya.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya mengatakan, pergantian direksi bank BUMN dapat menjadi momentum konsolidasi perbankan. Dia menyebutkan, rencana pergantian mayoritas direksi BNI yang akan habis masa jabatannya.

?Biasanya konsolidasi itu banyak keberatan dari direksinya. Nah, ini kebetulan direksinya masa jabatannya habis. Menurut saya ini harus dimanfaatkan," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, kemarin. 

Reporter: Desy Setyowati
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait