Cara Pemerintah Menentukan Batas Atas Harga Tiket Pesawat

Pemerintah telah mengizinkan maskapai penerbangan untuk menaikkan tarif tiket pesawat, seiring aturan baru Kementerian Perhubungan. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Pada aturan yang berlaku sejak 4 Agustus 2022 ini, maskapai diperkenankan untuk memberikan biaya tambahan atau surcharge, maksimal 15% dari batas atas tarif untuk pesawat jet, atau 25% dari batas atas tarif untuk pesawat jenis propeller atau baling-baling.

Meski sudah berlaku, tetapi harga tiket saat ini masih relatif sama dengan pekan lalu. Sebagai gambaran, di Traveloka.com harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan dari Jakarta ke Bali, termurah masih sekitar Rp 980 ribuan, dengan pilihan maskapai seperti Lion Air, Super Air Jet dan Sriwijaya Air.

“Sebagai regulator, kami perlu menetapkan kebijakan ini agar maskapai mempunyai pedoman dalam menerapkan tarif penumpang," ujar Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/8).

Meski demikian, ia mengimbau maskapai yang melayani rute penerbangan di dalam negeri untuk dapat menerapkan tarif yang lebih terjangkau penumpang. Dengan demikian, konektivitas antar wilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara akan terjaga.

Tak hanya mengizinkan maskapai memberikan biaya tambahan, sebelumnya pemerintah juga menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar nol rupiah atau 0%, terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) yang berlaku di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).

PEMERINTAH IZINKAN MASKAPAI NAIKKAN HARGA TIKET (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.)

Kebijakan tersebut berlaku sejak 29 Juli, hingga 31 Desember 2022 mendatang.

“Hal ini sebagai wujud pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional pesawat udara," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono, melalui keterangan tertulis yang dikutip Selasa (2/8).

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2022. Tarif PNBP nol rupiah ini diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang beroperasi secara nyata melayani rute penerbangan ke bandar udara yang dikelola UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Namun, pengecualian aturan ini dilakukan terhadap angkutan udara perintis.

Lalu, bagaimana maskapai dapat menentukan harga tiket pesawat?

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, terdapat empat komponen utama dalam menghitung tarif.

Komponen itu adalah tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Pada Pasal 4 menjelaskan, tarif batas diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan. Pada ayat (3) aturan ini, tarif kelompok pelayanan yang diberikan terdiri dari:

1. Penerapan tarif 100% dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum.
2. Penerapan tarif setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah.
3. Penerapan tarif setinggi-tingginya 85% dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum.

Untuk komponen pajak, Pasal 5 menjelaskan perhitungannya merujuk kepada ketentuan undang-undang perpajakan. Sama halnya dengan komponen iuran wajib asuransi, besarannya mengacu kepada ketentuan undang-undang mengenai iuran wajib asuransi.

Mengenai komponen biaya tuslah atau surcharge, Pada Pasal 6 menyebutkan hanya dapat dikenakan dalam kondisi:

1. Fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge)
2. Biaya yang ditanggun oleh perusahaan angutan udara saat hari raya.
3. Biaya yang dibebankan kepada penumpang akibat pelayanan tambahan yang diberikan.

Khusus untuk surcharge akibat flutuasi harga bahan bakar, dapat dilakukan jika terjadi kenaikan harga bahan bakar dalam hangka waktu tiga bulan berturut-turut, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya operasi pesawat di atas 10%.

Jika mengutip data Pertamina, harga rata-rata avtur di Bandara Soekarno-Hatta selama semester pertama tahun ini naik hingga 55,38%.

Pada Januari 2022, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp10.654,98 per liter. Harga tersebut merangkak naik hingga mencapai Rp16.555,88 per liter pada Juni 2022.

Meski pada periode 1-14 Agustus 2022 mulai menurun, harga avtur di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan domestik masih berada di harga Rp 15.570 per liter. Sementara untuk harga penerbangan internasional mencapai US$ 94,5 sen per liter.

Bagaimana Formula Perhitungan Tarif Pesawat?

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 juga menjelaskan mengenai formula untuk menghitung tarif tiket pesawat. Untuk menentukan tarif dasar, perlu dilihat hasil perhitungan biaya operasional pesawat berdasarkan biaya pokok per satuan unit produksi, ditambah keuntungan.

Sementara biaya pokok terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.

Biaya langsung terbagi lagi menjadi dua, yaitu operasi langsung tetap, dan operasi langsung variable.

Operasi langsung tetap merupakan kebutuhan dana yang timbul akibat aktivitas pesawat. Komponennya meliputi:

1. Biaya penyusutan atau sewa pesawat;
2. Biaya asuransi;
3. Biaya gaji tetap kru;
4. Biaya gaji tetap teknis;
5. Biaya kru dan teknisi training.

PEMERINTAH IZINKAN MASKAPAI NAIKKAN HARGA TIKET (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.)

Selanjutnya untuk biaya operasi langsung variable meliputi:

1. Biaya pelumas;
2. Biaya BBM;
3. Biaya tunjangan kru;
4. Biaya overhaul atau pemeliharaan.
5. Biaya jasa ground handling penerbangan
6. Biaya katering penerbangan.

Sementara biaya tidak langsung, merupakan biaya yang timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga, yang tidak terkait dengan operasional pesawat. Hal ini meliputi biaya organisasi dan pemasaran atau penjualan.

Peraturan Menteri Perhubungan ini juga mendasarkan prinsip perhitungan tarif dasar mengacu kepada:

1. Perhitungan biaya pokok merupakan total biaya operasi pesawat berdasarkan biaya penuh termasuk keuntungan yang wajar.
2. Data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan, merupakan data biaya operasi pesawat dari maskapai saat penyusunan tarif, atau sumber lain dengan memperhatikan akurasi, kewajaran, dan efisiensi biaya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perhitungan biaya operasi pesawat udara sebagai dasar penetapan tarif dasar dan tarif jarak, yang merupakan biaya operasi pesawat udara paling efisien dan atau populasi terbanyak yang dioperasikan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
4. Pembebanan biaya oeprasi pesawat dalam perhitungan tarif dasar angkutan udara kelas ekonomi, dengan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% dan propeller sebesar 100% dari total biaya operasi.
5. Biaya per unit, yaitu biaya per penumpang yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 65% untuk pesawat jet dan 70% untuk propeller.