Survei LSI: Publik Tolak Harga BBM Naik, Lebih Suka Tambah Utang
Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas dari 1.220 responden, tak setuju pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Melalui survei yang dilakukan pada 13 - 21 Agustus 2022, umumnya publik menilai pemerintah sebaiknya menahan harga BBM, walaupun memiliki konsekuensi menambah utang negara.
"Hampir 60% masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak usah dinaikan. Jadi kebijakan menaikan harga BBM bukan kebijakan yang populer," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, saat memaparkah hasil survei yang disiarkan melalui channel Youtube LSI, Minggu (4/9).
Dari survei terlihat 58,7% responden berharap pemerintah tetap mengupayakan harga BBM tetap seperti sebelumnya, walaupun di tengah kenaikan harga minyak dunia. Sementara 26,5% setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada survei ini juga terlihat mayoritas responden, 58,1% lebih suka jika pemerintah menerapkan subsidi terhadap barang, sehingga membuat harganya lebih terjangkau. Di sisi lain, yang setuju adanya subsidi tunai diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu mencapai 39,5%.
Sedangkan menyangkut rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan konsumsi BBM jenis Pertalite dan Solar memakai aplikasi MyPertamina, 73,2% responden menolak ide tersebut.
Meski begitu, terdapat 21,3% responden lainnya menyatakan setuju terhadap pembatasan menggunakan aplikasi.
Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Dari populasi tersebut kemudian dipilih secara acak 1.220 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut mencapai +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, dengan asumsi simple random sampling.
