Revisi KUHP Bisa Sah Jadi Undang-Undang Akhir Tahun Ini
Pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk menjadi landasan hukum di Indonesia, semakin dekat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, mengatakan pembahasan naskah revisi sudah memasuki tahap finalisasi.
"Ini sudah dibahas selama 59 tahun dan sudah hampir final. Bahkan sudah dikatakan final tapi dibersihkan terlebih dahulu dari hal-hal yang sifatnya teknis," ujar Mahfud MD usai Dialog RUU KUHP, di Surabaya, Rabu (21/9) seperti dikutip Antara.
Mahfud menambahkan proses pengesahan RUU KUHP masih membutuhkan pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Setelah pembahasan selesai, pengesahan akan dilakukan bersama dengan pemerintah. Ditargetkan naskah revisi ini dapat disahkan menjadi undang-undang (UU) pada akhir tahun nanti.
"Insyaallah akhir tahun ini RKUHP sudah bisa disahkan jadi UU oleh DPR RI bersama pemerintah," kata dia.
Menurutnya RUU KUHP sudah mengakomodasi kebutuhan banyak pihak, setelah mendapatkan masukkan dari berbagai kepentingan, aliran, paham, situasi, budaya, serta kelompok lainnya. "Tinggal dilanjutkan menjadi satu namanya, visi bersama tentang Indonesia," ujar dia.
Selain itu, sudah ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR mengenai 14 isu krusial pada RUU KUHP.
