Harry Azhar Azis: Tidak Perlu Persetujuan DPR

Penulis:

Editor:

19/12/2013, 00.00 WIB

Lembaga Penjamin Simpanan telah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Badan Pemeriksa Keuangan dan Presiden untuk meminta pendapat terkait surat dari Bank Indonesia yang memintanya mengucurkan tambahan modal Rp 15 triliun kepada Bank Mutiar

harry-azhar_0.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
Harry Azhar Azis (www.pajak.go.id)

KATADATA ? Lembaga Penjamin Simpanan telah menyurati Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Presiden untuk meminta pendapat, terkait surat dari Bank Indonesia yang memintanya mengucurkan tambahan modal Rp 1,5 triliun kepada Bank Mutiara. Langkah ini ditempuh, tampaknya karena ada kekhawatiran suntikan modal baru ini nantinya bakal dipersoalkan seperti ketika dana bailout senilai Rp 6,7 triliun dikucurkan pada 2008-2009 lalu.

Untuk mengetahui bagaimana sikap DPR terhadap surat LPS tersebut, Heri Susanto dan Nur Farida Ahniar dari Katadata mewawancarai Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Anggaran (XI) DPR, Harry Azhar Azis. Wawancara via telepon dengan politisi Partai Golkar ini dilakukan dalam dua kesempatan pada Kamis, 19 Desember 2013.

Bagaimana isi surat LPS kepada DPR?
Suratnya bersifat sangat rahasia, tertanggal 13 Desember. Saya baru baca dua hari lalu (17 Desember 2013). Di isi suratnya tak ada permintaan tambahan modal. Isinya sangat umum, permintaan konsultasi. Kami di DPR sudah membicarakan di Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI).

Apa putusannya?
Komisi XI menyerahkan ke pimpinan DPR, karena bunyinya adalah  permintaan rapat konsultasi. Yang kami kenal, rapat konsultasi itu misalnya dengan Mahkamah Konstitusi atau Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, jika pimpinan DPR menyatakan hal ini harus dibahas dengan Komisi XI, kami harus siap. Hari ini kan hari terakhir (sidang), besok sudah reses. Tapi, jika ini menimbulkan krisis maka kami sepakat akan melakukan rapat, dan mengorbankan kepentingan lain selain kepentingan negara.

Apakah di surat disebutkan bahwa LPS akan menyuntik Bank Mutiara Rp 1,5 triliun?
Saya mendapat informasi itu dari orang yang bisa dipercaya. Saya tak tahu detailnya. Informasinya, agar Bank Mutiara memenuhi CAR (rasio kecukupan modal) 8 persen, membutuhkan dana Rp 800 miliar. Tetapi, permintaan BI, tingkat kecukupan modal harus mencapai level 14 persen sesuai dengan aturan baru.

Informasi yang Anda dapatkan, apa penyebab utama tergerusnya modal Bank Mutiara?
Ada dua. Pertama, Bank Mutiara bisa saja terlalu over ekspansi kredit. Jika kredit bagus, CAR akan naik. Kedua, ketika penyuntikan dana Rp 6,7 triliun kan ada aset bodong senilai Rp 1,5 triliun. Ini yang akan kami mintakan pertanggungjawabannya ke BI, bagaimana pengawasannya? Jika hal itu menjadi penyebabnya, maka betul keputusan DPR dulu yang menolak pengambilalihan Bank Century.

Lantas, apa sikap yang harus diambil oleh LPS dalam situasi ini?
Menurut saya, dalam Undang-Undang  LPS disebutkan bahwa LPS tidak perlu meminta persetujuan DPR (untuk menyuntikkan modal tambahan). LPS bisa langsung mengambil tindakan. LPS sudah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyuntikan modal, kenapa mereka tidak melakukannya?

Tampaknya LPS khawatir jika nantinya dipersalahkan?
Sepanjang suntikan modal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, semestinya LPS tidak perlu khawatir. Apalagi, jika kebijakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka jangan hanya mau gaji besar, tapi tidak berani mengambil tindakan. Saya heran, apakah mereka tidak membaca atau tidak memahami isi UU LPS. Padahal, sangat jelas disebutkan kewenangan mereka.

Atau mungkin karena adanya kontroversi seputar uang LPS adalah uang negara?
LPS sebaiknya kembali mengacu pada UU. Kami akan panggil LPS. Kenapa sudah diberi kewenangan, tidak mau mengambil tindakan.

Jadi, DPR tak akan mempersoalkannya?
DPR (justru) akan memanggil LPS jika salah atau jika tidak mengambil keputusan, padahal situasi memburuk. Pokoknya, kalau langkah mereka bertele-tele, kemudian Bank Mutiara sampai di-rush sehingga membutuhkan modal lebih besar lagi, kami sudah pasti akan mempersoalkan dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Reporter: Metta Dharmasaputra dan Heri Susanto Nur Farida Ahniar

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan