Harry Azhar Azis: Tidak Perlu Persetujuan DPR
Informasi yang Anda dapatkan, apa penyebab utama tergerusnya modal Bank Mutiara?
Ada dua. Pertama, Bank Mutiara bisa saja terlalu over ekspansi kredit. Jika kredit bagus, CAR akan naik. Kedua, ketika penyuntikan dana Rp 6,7 triliun kan ada aset bodong senilai Rp 1,5 triliun. Ini yang akan kami mintakan pertanggungjawabannya ke BI, bagaimana pengawasannya? Jika hal itu menjadi penyebabnya, maka betul keputusan DPR dulu yang menolak pengambilalihan Bank Century.
Lantas, apa sikap yang harus diambil oleh LPS dalam situasi ini?
Menurut saya, dalam Undang-Undang LPS disebutkan bahwa LPS tidak perlu meminta persetujuan DPR (untuk menyuntikkan modal tambahan). LPS bisa langsung mengambil tindakan. LPS sudah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyuntikan modal, kenapa mereka tidak melakukannya?
Tampaknya LPS khawatir jika nantinya dipersalahkan?
Sepanjang suntikan modal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, semestinya LPS tidak perlu khawatir. Apalagi, jika kebijakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka jangan hanya mau gaji besar, tapi tidak berani mengambil tindakan. Saya heran, apakah mereka tidak membaca atau tidak memahami isi UU LPS. Padahal, sangat jelas disebutkan kewenangan mereka.
Atau mungkin karena adanya kontroversi seputar uang LPS adalah uang negara?
LPS sebaiknya kembali mengacu pada UU. Kami akan panggil LPS. Kenapa sudah diberi kewenangan, tidak mau mengambil tindakan.
Jadi, DPR tak akan mempersoalkannya?
DPR (justru) akan memanggil LPS jika salah atau jika tidak mengambil keputusan, padahal situasi memburuk. Pokoknya, kalau langkah mereka bertele-tele, kemudian Bank Mutiara sampai di-rush sehingga membutuhkan modal lebih besar lagi, kami sudah pasti akan mempersoalkan dan meminta pertanggungjawaban mereka.
