SKK Migas: Proyek IDD, Pemerintah Takut Dikriminalisasi
KATADATA ? Kelanjutan pengerjaan sejumlah blok migas di Selat Makassar yang masuk dalam Indonesia Deepwater Development (IDD), masih menunggu sejumlah keputusan dari pemerintah. Jika pemerintah belum juga mengeluarkan keputusan, proyek ini masih akan bisa berjalan, tapi hanya 10 persen dari total produksi.
Deputi Pengendalian dan Perencanaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Aussie B Gautama mengatakan pihaknya sudah berbulan-bulan menunggu jawaban dari pemerintah, namun belum juga ada kejelasan. Padahal kejadian ini sempat terjadi saat pengembangan lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, akibat menunggu keputusan pemerintah, proyek ini menjadi tertunda.
Menurut Aussie, lambatnya pengambilan keputusan ini dikarenakan pihak terkait (pemerintah) takut dikriminalisasi. Hal ini berkaca pada banyaknya pejabat negara yang secara tidak sengaja mengambil keputusan yang salah, kemudian dipenjarakan.
"Tolonglah ditegaskan, penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negara, tidak boleh dihukum kalau kebijakannya salah. Tetapi kalau korupsi, memperkaya diri sendiri, silakan dihukum. Silakan dimonitor setiap saat, tetapi biarlah mereka mengambil keputusan sebaik-baiknya," ujar Aussie, seperti dikutip harian Investor Daily, Senin (15/9).
