Susi Berantas Illegal Fishing, Penerimaan Sektor Perikanan Melejit
Begitu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan dua tahun lalu, Susi Pudjiastuti telah membuat sejumlah gebrakan. Satu di antaranya yang mengundang perhatian dunia yakni langkahnya yang kerap menenggelamkan kapal illegal asing.
Penenggelaman kapal merupakan bagian dari upaya Susi mengatasi illegal unreported and unregulated fishing (IUUF) atau dikenal dengan penangkapan ikan secara ilegal. Hasilnya, setelah dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pertumbuhan sektor perikanan melebihi gerak ekonomi nasional. (Baca: Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan).
Pada 2015, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan mencapai 8,37 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi selama lima tahun, melebihi capaian 2011 sebesar 7,65 persen. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini juga mencapai Rp 250 miliar, padahal tahun-tahun sebelumnya terus menurun.
Hingga saat ini, kata Susi, perusahaan yang memiliki izin hanya 187 dari 1.132 kapal eks-asing yang diaudit. Sebanyak 374 kapal berasal dari Cina, 280 dari Thailand, dan 216 dari Taiwan. Kemudian, dari Jepang dan Filipina masing-masing 104 dan 98 kapal. Sejak 2014, sudah ada 151 kapal yang ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dari berkurangnya kapal asing ataupun lokal yang mencuri ikan, klorofil biomassa laut Indonesia meningkat. Efeknya, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajikskan) menaikan rekomendasi tangkapan ikan yang boleh diambil dari 7,3 juta ton menjadi 9,9 juta ton. Angka tersebut terus meningkat dari awalnya hanya 4,5 juta.
“Kenaikan dua juta ton itu kalau dihitung nilainya bisa mencapai US$ 2 miliar,” kata Susi dalam diskusi bertajuk ‘Tantangan Reformasi Kelautan" yang diselenggarakan oleh Katadata bekerjasama dengan KBR dan Hukumonline di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016. (Baca juga: Ketemu Luhut, Pengusaha Ikan Minta Menteri Susi Rombak Aturan).
