Pembayaran Pajak Rendah, OECD: Indonesia Peringkat 148
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat peringkat pembayaran pajak Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Indonesia berada pada urutan 148, hanya lebih baik dibanding India dan Vietnam yang masing-masing berada di peringkat 157 dan 168. OECD menilai pemerintah perlu melakukan sederet langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak ke depan.
Sekretaris Jenderal OECD Angle Gurria mengatakan rendahnya peringkat Indonesia lantaran penerimaan pajak baru sekitar 10,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Karena itu dia mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan pengampunan pajak alias tax amnesty guna memperluas basis pajak. Jika program ini berhasil, ia yakin akan ada tambahan penerimaan yang besar di tahun-tahun mendatang.
“Akan tetapi, pemerintah harus menegaskan bahwa tawaran ini tidak akan diulangi lagi,” kata Gurria usai Opening Remarks OECD Day 2016 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. Tujuannya, agar masyarakat betul-betul memanfaatkan kesempatan langka ini. (Baca juga: Sistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan Belanja).
Lebih jauh lagi, Gurria menyarankan pemerintah agar mengingatkan masyarakat tentang kebijakan pertukaran informasi secara otomatis, automatic exchange of information (AEOI), antarnegara terkait pajak untuk menemukan aset wajib pajak yang belum dilaporkan. Pemerintah akan menerapkan pinalti penuh jika menemukan ada harta yang disembunyikan. (Baca juga: Ditjen Pajak Desak Penunggak Pajak Segera Ikut Tax Amnesty). Tax amnesty juga berpotensi mendorong terjadinya penggelapan pajak.
Meski mengakui program pengampunan pajak bisa mendorong penerimaan, dia memperingatkan pemerintah soal potensi penggelapan pajak pascaprogram tersebut selesai. Sebab, mengacu pada pengalaman di beberapa negara yang juga menerapkan amnesti pajak, program ini bisa mendorong terjadinya penggelapan pajak di masa mendatang.
Dalam pidatonya, Gurria juga menekankan pentingnya belanja pemerintah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan serta pendidikan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terpacu untuk membayar pajak lantaran mendapatkan dampak positif dari belanja pemerintah. (Baca juga: Sri Mulyani Siapkan 6 Langkah Hentikan Perlambatan Ekonomi).
