SMRC: Terkerek Jokowi, Elektabilitas PDIP Melaju Dibanding Partai Lain
Tingkat elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaju dibandingkan partai lain sebagai akibat efek figur dari Presiden Joko Widodo. Analisis ini diungkapkan lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari perbandingan berbagai survei di periode yang berbeda.
Hasil survei SMRC pada 3-10 September 2017 menunjukkan Jokowi pada survei terbaru sebesar 45,6% yang mengalami kenaikan 8,8% dibandingkan hasil survei Januari 2017 sebanyak 36,8%. Sementara itu berdasarkan survei SMRC teranyar, elektabilitasnya PDIP sebesar 27,1%, atau meningkat 3,5% dibandingkan survei Januari 2017 dengan elektabilitas 23,6%.
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menilai berbanding lurusnya tingkat elektabilitas tersebut karena tokoh politik kerap diasosiasikan oleh masyarakat sebagai bagian dari partai yang mendukungnya. Dalam hal ini, Jokowi kerap diasosiasikan masyarakat sebagai tokoh sentral dari PDIP lantaran menjadi partai pendukung utama Jokowi saat Pilpres 2014.
"Meskipun Jokowi bukan ketua PDIP, rakyat melihatnya sebagai tokoh sentral PDIP," kata Djayadi di kantornya, Jakarta, Kamis (5/10).
Fenomena yang sama terjadi dalam survei sebelumnya. Elektabilitas Jokowi terdongkrak naik 0,05% dari 44,0% pada Juni 2016 menjadi 44,5%. Partai berlambang banteng itu rupanya turut mendapatkan efek elektoral sebesar 4,2% dari 24,5% pada Juni 2016 menjadi 28,7% pada Oktober 2016.
Saat elektabilitas Jokowi merosot menjadi 36,8% pada Januari 2017, elektabilitas PDIP juga ikut turun 5,1% menjadi 23,6%.
Karena itulah, Djayadi menilai PDIP akan mendapatkan efek positif dari dukungan masyarakat terhadap Jokowi. Kendati, bula kinerja Jokowi ke depan dinilai buruk oleh masyarakat, maka efek negatif terhadap PDIP juga akan terjadi.
"Presiden Jokowi adalah modal politik penting bagi PDIP sekarang ini, dan tentu saja Jokowi juga membutuhkan PDIP untuk kelangsungannya sebagai presiden," kata Djayadi.
Tidak pengaruhi partai pendukung lain
Meskipun tokoh politik kerap diasosiasikan terhadap partai pendukung, hal ini tidak berlaku antara Jokowi dengan enam partai lain yang berada di belakangnya, yakni Golkar, Hanura, Nasdem, Pan, PKB, PPP. Elektabilitas Golkar bahkan terus menurun sejak Juni 2016.
Berdasarkan data SMRC, elektabilitas Golkar pada Juni 2016 sebesar 15%. Elektabilitas itu merangkak turun sebesar 3,6% hingga pada September 2017 menjadi 11,4%.
Menurut Djayadi, meski Golkar menjadi partai pendukung tak berarti masyarakat langsung mengasosiasikannya dengan Jokowi. "Sehingga mereka walaupun pendukung Jokowi belum memperoleh limpahan suara dari menguatnya dukungan kepada Jokowi," kata Djayadi.
Selain itu, Golkar juga memiliki masalah internal yang membuat elektabilitasnya menurun. Hal ini, kata Djayadi, terutama dipacu oleh kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
"Kasus itu banyak diasosiasikan dengan Golkar," kata Djayadi.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, pihaknya akan terus mendorong kader partainya untuk bisa mengasosiasikan Jokowi. Dia meminta kepada seluruh kader Golkar, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Kami ingin ke depan berharap teman-teman di Golkar selalu mengedepankan program Pak Jokowi yang pro rakyat, dengan demikian Golkar terbawa dengan elektabilitas Pak Jokowi," kata Ace.
Sementara itu berdasarkan survei Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) pada 23-30 Agustus 2017, elektabilitas PDIP tetap paling tinggi di angka 35,1%.
Sementara itu, elektabilitas Golkar 10,9%, disalip Gerindra yang di posisi kedua dengan elektabilitas 14,2 %. Turunnya elektabilitas Golkar menjadi perhatian serius pengurus yang akan membahasnya dalam Rapat Pleno pada akhir Oktober nanti.
