Staf Khusus Jokowi Sebut BBM Satu Harga di Papua Terganjal Izin Menhub
Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menuding penyaluran Bahan Bakar Minyak menggunakan pesawat di wilayah Nabire, Papua masih terhambat izin Menteri Pehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Hal ini diklaimnya membuat kebijakan BBM satu harga di Papua belum efektif.
"Menhub tidak keluarkan izin, padahal kalau dia mau dukung program ini maka bisa berjalan," kata Lenis di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/10).
Lenis menjelaskan saat ini di Nabire ada pesawat Antonov An-3 yang hanya melayani rute pedalaman paling banyak hanya 2 kali sepekan. Dirinya mengaku telah menyurati Budi untuk mengizinkan pesawat sewaan tersebut untuk terbang menyalurkan BBM hingga 5 atau 10 kali.
Hanya, Menhub diklaimnya menahan izin terbang tanpa alasan yang jelas. "Padahal satu kali jalan bisa mengantar 1,6 ton BBM," keluhnya.
Beberapa wilayah yang disebutnya bisa diterbangi dan menurunkan harga BBM antara lain di Paniai hingga Intan Jaya. Namun dirinya juga tidak mendapatkan alasan yang jelas mengapa izin menambah jadwalnya penerbangan masih terganjal izin Budi.
"Saya tidak tahu, mungkin pendapatannya (pesawat secara komersil) bisa turun,"
Dari sisi tol laut, Lenis juga mendorong pemerintah daerah di Kabupaten - kabupaten yang ada di wilayah Papua segera membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini agar BUMD tersebut dapat mengatur harga komoditas ketimbang ditampung oleh pihak swasta. "Kalau swasta lagi maka harganya tetap akan naik," katanya.
Soal BBM satu harga, PT Pertamina (Persero) mengaku terus mengebut pembangunan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di beberapa wilayah. Sebab, hingga saat ini hanya 25 dari target 54 wilayah yang menerapkan kebijakan itu.
Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar mengatakan saat ini Pertamina tengah membangun lembaga penyalur BBM Satu Harga di 14 lokasi secara bersamaan. "Jadi 25 titik sudah, nanti ada tambahan 14 lokasi, " kata Iskandar.
Meski capaian program BBM Satu Harga masih 53%, Iskandar optimistis target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Artinya hingga akhir tahun bisa terealisasi 54 wilayah bisa menikmati harga BBM yang sama.
Sedangkan untuk tol laut, Pada tahun lalu Pemerintah akan mengembangkan lima titik yang rencananya akan dibangun pusat logistik tol laut bernama Rumah Kita adalah di Natuna (trayek 6), Tahuna (trayek 5), Manokwari (trayek 4), Larantuka (trayek 3), serta Timika (trayek 1).
BUMN yang akan ditunjuk menjadi koordinator pusat logistik ini adalah PT Pelindo II (Persero) untuk Tahuna dan Natuna, PT Pelni (Persero) untuk Timika, PT Pelindo III (Persero) untuk Larantuka, serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk Manokwari.
