Dana Infrastruktur Seret, Pemerintah Lirik Sumber dari Filantropi

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

18/10/2017, 17.30 WIB

Pemerintah mengkaji pendanaan infrastruktur lewat blended finance yang di antaranya bersumber dari lembaga filantropi.

Jokowi proyek
ANTARA FOTO/Aji Setyawan
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Bsuki Hadimuljono (kanan) dan Menteri Perhubungan Budi Karya (kiri) meninjau proyek pembangunan jaan tol Bawen - Salatiga, Sabtu (8/4/2017).

Pemerintah menghadapi keterbatasan dana membiayai proyek infrastruktur yang telah direncanakan hingga 2019. Menyiasati hal itu, pemerintah mengkaji skema pendanaan non-APBN yakni pembiayaan campuran (blended finance) yang bersumber dari lembaga filantropi maupun multilateral yang memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, pendanaan blended finance biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan misi Sustainable Development Program (SDG). Menurut Luhut, saat ini ada sekitar US$ 12 triliun dana blended finance yang ada di dunia dan belum tersalurkan.

"Mereka mencari tempat singgah ini uang. Jadi kami dapat buat tempat penampungan ini," kata Luhut di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10).  (Baca: Kalau Tak Ingin Popularitas Turun, Jokowi Diminta Tunda Infrastruktur)

Luhut menuturkan, Indonesia punya potensi untuk mendapatkan pendanaan ini. Sayangnya, Indonesia tak punya model yang jelas untuk bisa menerima pendanaan blended finance.

Pemerintah perlu mempertimbangkan proyek yang dapat masuk kategori blended finance. Selain itu, imbal dari investasi proyek tersebut juga perlu dikaji hingga jelas. "Yang penting pengembaliannya itu jelas," kata Luhut.

(Baca: Menteri PUPR Klaim 75% Proyek di Kementeriannya Digarap Swasta)

Berdasarkan paparan Luhut, ada beberapa proyek potensial yang bisa melalui skema pendanaan blended finance. Proyek-proyek tersebut, seperti penanggulangan sampah plastik di laut, blue carbon initiative dan perlindungan kawasan konservasi perairan Indonesia, sustainable fisheries dan aquaculture, inovasi teknologi digital untuk nelayan.

Kemudian, perumahan terjangkau bagi nelayan, serta proyek infrastruktur untuk ketahanan komunitas pesisir dan adaptasi perubahan iklim. "Proyek LRT, dia kan dengan jaminan pemerintah (government guarantee), bisa saja. Jadi beban APBN bisa kurang," tambah Luhut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha