RAPP Mengaku Salah dan Akan Perbaiki Rencana Kerja Usaha HTI
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sepakat untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) perusahaannya yang ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengatakan, RAPP telah memahami kesalahannya dan akan memperbaiki RKU sesuai aturan yang berlaku.
“Mulai hari ini RAPP akan segera membuat perbaikan sampai 30 Oktober 2017. RAPP akan bisa menyelesaikan secepat mungkin karena sudah banyak hal yang bisa dituntaskan,” kata Bambang usai bertemu dengan manajemen RAPP di kantor Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (24/10).
Bambang menuturkan, RAPP diminta untuk tidak memasukkan rencana penanaman jenis akasia-eucalyptus di fungsi lindung ekosistem gambut dalam RKU. Rencana penanaman di fungsi lindung dapat dilakukan dengan tanaman jenis setempat. “Terus juga disebutkan rencana pemulihan dengan berbagai cara,” kata Bambang.
(Baca: Menteri LHK Paparkan Manuver RAPP Langgar Aturan Lahan Gambut
Dengan disepakatinya perbaikan tersebut, KLHK menjamin jika pemerintah tidak akan menghentikan izin RAPP. Sehingga, RAPP masih dapat melakukan operasi di Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dimilikinya.
“Jadi tidak berdampak kepada kegiatan di lapangan. Seluruh kegiatan berjalan seperti biasa,” ujar Bambang.
Selain itu, Bambang juga menyebut jika RAPP akan menjadi offtaker dari areal perhutanan sosial yang berada di sekitar HTI mereka. Hal ini, kata Bambang, dapat menjadi sumber bahan baku untuk mendukung industri RAPP.
“Hal ini penting dikarenakan PT RAPP sudah akan mewujudkan buku RKU-nya tadi dengan kegiatan pemulihan ekosistem gambut dalam rangka menjaga usahanya dan juga menjaga kelestariannya,” kata dia.
Direktur Hubungan Korporasi PT RAPP Agung Laksamana memastikan akan segera melakukan perbaikan atas RKU perusahaannya. Selain itu, RAPP juga akan melanjutkan operasi HTInya yang telah dihentikan sejak 18 Oktober lalu.
“Kami mendapat kepastian bahwa kami tetap bisa melakukan operasi kecuali di fungsi lindung gambut,” kata Agung.
Agung menyatakan tak akan ada tenaga kerja yang dipecat dengan dibolehkannya RAPP beroperasi. “Kami akan langsung mengkomunikasikan ini ke seluruh tim. Kami akan kirimkan surat resmi,” kata Agung.
