PHE Siap Kelola Kembali Blok Jambi Merang Pakai Skema Gross Split
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) masih berminat mengelola Blok Jambi Merang di Sumatra Selatan setelah kontrak berakhir. Pertimbangannya adalah potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang ada di blok tersebut masih signifikan.
Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi mengatakan sudah menyampaikan minat tersebut kepada pemerintah melalui induk usahanya. "Sangat berminat karena secara potensi masih menarik," kata dia kepada Katadata, Kamis (26/10).
Gunung juga menyatakan siap menerapkan skema gross split, jika kontrak tersebut diperpanjang pemerintah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 52 tahun 2017 yang merupakan pengganti Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017.
Setelah kontrak berakhir, pola pengelolaan blok itu juga tidak akan lagi menggunakan Badan Operasi Bersama (Joint Operating Body/JOB). "Ke depan setelah terminasi tidak ada lagi JOB, berganti dengan Gross Split," kata Gunung.
Blok Jambi Merang akan habis kontrak pada 10 Februari 2019. Blok tersebut terletak di daratan (offshore) Sumatera Selatan. Blok ini dikelola oleh JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, yang awalnya terdiri dari PHE 50%. Sisanya Talisman 25% dan Pasific Oil and Gas 25%, Namun pada medio 2015 lalu, Repsol mengakuisisi sepenuhnya hak kelola Talisman.
Blok ini memiliki lapangan yakni Sungai Kenawang dan Pulau Gading. Luasnya mencapai 1.028 km2.
Dari data laporan tahunan PHE 2016, produksi minyak dan kondensat pada blok ini mencapai 2,05 ribu barel per hari (bph), atau 79% dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016. Sementara realisasi produksi gasnya mencapai 41,2 juta kaki kubik per hari (mmscfd) atau 73% terhadap RKA 2016.
(Baca: Pemerintah Dituntut Berikan 100% Hak Kelola Jambi Merang ke Pertamina)
Produksi tersebut turun dibandingkan 2015, di mana produksi minyak dan kondensat sebesar 2,24 ribu bph. Seedangkan produksi gas berhasil mencapai 45,7 mmscfd. Penurunan ini karena rendahnya permintaan pasokan gas dari buyer seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Chevron.
