Perusahaan Baja Korsel Minta Pemerintah Tertibkan Dumping di Batam
Pengusaha baja Korea Selatan meminta pemerintah untuk menertibkan Kota Batam. Mereka menganggap selama ini Batam menjadi pusat praktik dumping. Alhasil, perusahaan baja hasil patungan Korea Selatan dengan Indonesia, PT Krakatau Posco mengalami kerugian.
Senior Executive Vice President Pohang Iron and Steel Company (Posco) Min Kyung Zoon meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang tata niaga impor di wilayah zona perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) Batam. Dia berharap Batam bisa menjadi kawasan perdagangan yang bebas dari praktik dumping.
"Ini sangat merugikan pabrik baja Indonesia oleh karena itu kami minta pemerintah untuk menindaklanjuti," kata Min saat forum bisnis di Jakarta, Kamis (9/11). (Baca: Perusahaan Baja Asal India Pertimbangkan Ekspansi di Indonesia)
Dia menceritakan Posco telah masuk ke Indonesia membangun pabrik baja dengan menggandeng PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sejak 2014. Kolaborasi kedua perusahaan baja ini menghasilkan pabrik berkapasitas produksi 3 juta ton baja, dengan pembagian kepemilikan Krakatau Steel (KS) sebesar 30 persen dan Posco 70 persen. Rincian jenis baja yang dihasilkan adalah 2 juta ton dalam bentuk slab dan 1 juta ton plate.
Selama tiga tahun ini, perusahaan patungan PT Krakatau Posco masih mengalami defisit. Salah satunya akibat pasar baja di kawasan Batam, yang dinilai tidak sehat. Menurutnya, 4 tahun kerja sama harus didukung dengan iklim bisnis yang baik. Sebab, jumlah produksi yang besar bakal berkontribusi pada perekonomian Indonesia dalam mengurangi impor.
Pemenuhan kebutuhan baja dalam negeri yang tinggi akan memicu pengembangan industri ini. Saat ini konsumsi baja Indonesia masih cukup rendah. Menurut catatan Min, potensi pembangunan per kapita Indonesia hanya 56 kilogram. Padahal, negara asia pada umumnya 133 kg, Vietnam malah mencapai 200 kg.
