Jepang Akan Beri Pinjaman Rp 14,2 Triliun untuk Pelabuhan Patimban
Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) sepakat memberi pinjaman senilai 118, 9 miliar Yen atau sekitar Rp 14,2 triliun untuk proyek Pelabuhan Patimban. Dengan kepastian pendanaan ini, pembangunan proyek Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, bisa dimulai tahun depan.
Senior Representative Indonesia Office JICA Tomoyuki Kawabata mengatakan nilai pinjaman tersebut setara dengan 83 persen total kebutuhan dana proyek Pelabuhan Patimban fase I. Pinjaman ini akan digunakan dalam hal teknis untuk pekerjaan konstruksi pelabuhan.
"Sedangkan pajak dan pengadaan tanah di luar dari pinjaman ini," kata Kawabata saat press briefing di Kedutaan Jepang, Jakarta, Senin (13/11). (Baca: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Januari 2018)
Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei mengatakan saat ini proses pembangunan pelabuhan tersebut telah melewati tahap desain rekayasa terperinci atau Detail Engineering Design (DED). Dalam waktu dekat akan memasuki masa lelang konstruksi.
Dia berharap proses konstruksi bisa segera dimulai awal tahun depan. "Agar terminal untuk mobil dapat soft opening pada Maret 2019," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kedutaan Jepang, ada beberapa ketentuan dalam pinjaman ini. Tingkat suku bunganya ditetapkan sebesar 0,1 persen dengan masa pengembalian utang selama 40 tahun. Jangka waktu ini sudah meliputi masa tenggang pembayaran selama 12 tahun.
(Baca: Proyek Tol Pekanbaru-Padang Dibiayai dari Utang Jepang Rp 9,5 Triliun)
Adapun syarat pengadaan dari pinjaman ini bersifat mengikat. Honsei juga menambahkan meski mengikat, namun perusahaan Indonesia juga dapat mencari rekanan untuk masuk dalam proyek ini. "Skemanya sama dengan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta," kata Honsei. Dia juga mengatakan bahwa pinjaman akan mulai cair setelah lelang selesai dilakukan.
Menurutnya, hingga kini Pemerintah Jepang dan Indonesia masih bernegosiasi terkait siapa yang akan menjadi operator pelabuhan Patimban. Perundingan ini akan mencari cara bagaimana kedua negara dapat mengoperasikan pelabuhan ini. "Namun Pemerintah RI juga memikirkan bagaiman perusahaan swasta (masuk)," katanya.
(Baca: Dukung Bisnis Otomotif, Astra Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban)
