Jokowi Utamakan APBN Bebas Korupsi daripada Opini WTP dari BPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberian status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum cukup. Jokowi menyatakan hal yang paling penting mengelola uang masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa korupsi.
"Predikat WTP tidak cukup, tidak cukup. Harus dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah uang rakyat di APBN yang dikorupsi," kata Jokowi saat Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 di Istana Kepresidenan Bogor.
Jokowi meminta bawahannya tidak ragu dengan sistem yang lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, serta tidak ada ruang bermain dengan anggaran. "Saya perintahkan dari e-planning, e-budgeting, ini agar Peraturan Presidennya digunakan," kata Jokowi.
(Baca: Sri Mulyani: Opini WTP dari BPK Bukan Berarti Bebas Korupsi)
Jokowi meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) terbuka dengan BPK mengingat auditor tertinggi tersebut merupakan mitra dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dirinya juga percaya BPK menjaga independensi dan profesional di dalam pemeriksaannya.
"Sehingga dengan kerja sama yang baik pemerintah dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan kami peroleh bersama," ujarnya.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan dalam menyusun LKPP 2017 maka pemerintah perlu mempersiapkan beberapa hal. Pertama adalah menghindari salah penyajian material dalam laporan, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kedua adalah menguatkan peran dan fungsi kapasitas auditor untuk menjaga efektivitas pengendalian internal hingga memitigasi korupsi.
"Ketiga memberikan perhatian terhadap tantangan pola keuangan seperti defisit anggaran, utang, hingga peningkatan kinerja anggaran," ujar Moermahadi.
(Baca: BPK Temukan Masalah Uang Negara Rp 27,39 Triliun di Semester I-2017)
