Estimasi Kementan Dinilai Berlebihan, BPS Cek Ulang Produksi Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan data produksi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian memiliki angka perkiraan yang cenderung berlebihan. Alasannya, data produksi yang disandingkan dengan harga beras menjadi tidak selaras. Alhasil, kebijakan impor beras dinilainya jadi dilakukan di waktu yang tidak tepat.
Sebelumnya, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) memutuskan memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Upaya itu dilakukan untuk meredam gejolak harga beras di tingkat konsumen.
Meski demikian, Kepala BPS Suhariyanto pada kesempatan lain justru mengungkapkan bahwa data harga yang menjadi dasar acuan impor, berlawanan dengan angka produksi.
“Kalau harganya naik pasti pasokannya kurang, saya tidak tahu karena tidak ada pasokan atau memang disembunyikan,” ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (5/2). Menurut catatan Kementerian Perdagangan, harga beras terus melonjak sejak November 2017 hingga Januari 2018.
Sedangkan data BPS juga mencatat harga beras dan gabah di tingkat petani dan penggilingan terus mengalami kenaikan. Sehingga, BPS akan melakukan perbaikan data beras lewat sistem survei Kerangka Sampel Area.
Dengan skema tersebut, petugas BPS akan melakukan pengamatan lahan padi lewat satelit dan survei langsung ke sampel yang dibagi di tiap hektare. “Seluruh Indonesia pakai peta kita ambil sampelnya, tujuannya untuk mengestimasi,” jelasnya.
Kerangka Sampel Area akan menghitung produksi gabah nasional serta penyusutannya dalam perjalanan produksi. Nantinya, gabah kering panen petani bakal ditelusuri ke gabah kering giling di penggilingan hingga diproses menjadi beras. Hasil akhir BPS akan menjadi neraca beras.
